Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat akurasi data sosial ekonomi sebagai dasar penyaluran program kesejahteraan atau bantuan sosial (Bansos). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Rabu (21/1/2026).
Penempelan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bojonegoro terus menjadi sorotan publik. Sebab, kebijakan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama terkait dampak psikologis dan sosial bagi penerima bantuan.
Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melakukan Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sosialisasi tersebut, dihadiri pilar-pilar sosial, seluruh camat, dan kepala desa se-Kabupaten Bojonegoro, Rabu (21/1/2026).
Sanitasi bagi warga menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya, Pemkab Bojonegoro telah membangun 838 unit sanitasi baru sepanjang tahun 2025.
Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro hari menggelar sosialisasi dan pembinaan bagi guru madrasah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) Tahun 2025. Kegiatan yang dipusatkan di aula lantai atas Kantor Kemenag Bojonegoro, Jalan Pattimura Nomor 7 itu diikuti ratusan guru dari seluruh jenjang madrasah se-Kabupaten Bojonegoro, Kamis (15/1/2026).
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan terus menyiapkan langkah strategis untuk memastikan semua anak di Bojonegoro dapat mengakses pendidikan dan bersekolah. Karena pendidikan menjadi prioritas Pemkab untuk terus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Buntut polemik pemasangan stiker “Keluarga Miskin” bagi keluarga penerima bantuan sosial (Bansos) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bojonegoro, Dinas Sosial (Dinsos) berujung meluncurkan layanan aduan melalui aplikasi WhatsApp.
Kebijakan penempelan stiker “Keluarga Miskin” yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengacu terhadap Data Kemiskinan Daerah (Damisda) semester 1 tahun 2025.
Kebijakan pemasangan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah penerima bantuan sosial oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menuai sorotan dari berbagai kalangan. Sebab, penempelan stiker itu, disebut berpotensi bullying ke anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Langkah Pemkab memasang stiker miskin di rumah keluarga penerima manfaat (KPM) bansos bertujuan untuk transpansi sekaligus memastikan bansos tepat sasaran.