Telur Kotor MBG Magetan Disorot DPRD Jatim
Anggota DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono

Reporter: Sika Khairunnisa'

blokBojonegoro.com - Anggota DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, mendesak evaluasi dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul viralnya temuan telur rebus berlumur kotoran ayam di Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Insiden tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu reaksi publik.

Agus yang akrab disapa Agus Cah menegaskan bahwa program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang sangat baik, terutama untuk mendukung pemenuhan gizi para pelajar.

Menurutnya, secara konsep program tersebut telah dirancang dengan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta dukungan anggaran yang memadai.

“Tujuan MBG ini bagus, semuanya sudah tercukupi. Sudah ada SOP termasuk anggaran, sehingga program ini sangat baik bagi masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai peristiwa di Lembeyan menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek pengawasan teknis di lapangan, khususnya sebelum makanan didistribusikan ke sekolah.

“Yang pertama, sebelum dikirim tentunya tim kontrol perlu memperketat pemeriksaan oleh tim MBG saat masih di dapur sebelum pendistribusian. Jika muncul peristiwa tersebut maka itu lemah pengawasannya,” tegas legislator asal Trenggalek tersebut.

Kasus ini mencuat setelah video yang diunggah akun Facebook Tri Winarsih memperlihatkan telur rebus yang diduga belum dibersihkan secara maksimal sebelum dimasak dan dibagikan kepada siswa.

Unggahan tersebut dengan cepat menyebar dan menuai berbagai tanggapan dari warganet, mulai dari kritik terhadap pengelola hingga kekhawatiran soal standar kebersihan makanan.

Selain penguatan pengawasan, Agus juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi akar persoalan, termasuk kemungkinan keterbatasan kapasitas dapur penyedia makanan.

“Misalnya kapasitas dapur kurang memadai, tentunya bisa ditambah sehingga bisa mengantisipasi adanya masalah dalam penyaluran MBG ke sekolah-sekolah. Programnya sudah baik, tinggal penguatan pengawasan dan evaluasi teknis di lapangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. [sik/mad]