Skip to main content

Category : Tag: Kebijakan


Mutiara Islami

Jaga Alam dan Lingkungan, Bagian dari Ajaran Islam

Banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra dan beberapa daerah di Indonesia menjadi peringatan keras untuk semuanya. Bahwa kerusakan hutan itu sangat merugikan keberlangsungan kehidupan manusia, dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang.

Bojonegoro Menetapkan Dana Abadi Pendidikan Pertama di Indonesia: Tonggak Baru Tata Kelola Migas untuk Generasi Mendatang

Penetapan Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Bojonegoro pada 26 November 2025 menjadi penanda penting dalam sejarah tata kelola keuangan daerah di Indonesia. Untuk pertama kalinya, sebuah kabupaten memiliki kebijakan dana abadi yang secara khusus ditujukan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan lintas generasi. Ini bukan sekadar keputusan fiskal, tetapi sebuah langkah strategis yang menunjukkan keberanian Bojonegoro dalam memastikan kekayaan migas tidak habis bersama waktu, melainkan diwariskan sebagai modal pengetahuan bagi generasi mendatang.

Pemprov Jatim Paparkan Jawaban Fraksi Terkait Regulasi Pengelolaan Hutan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim terkait Raperda Penyelenggaraan Kehutanan melalui Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Dalam kesempatan itu, Emil menegaskan bahwa penyusunan Raperda telah dirancang berdasarkan kebutuhan ekologis, sosial, hingga ekonomi yang menjadi ciri khas wilayah Jawa Timur.

Gubernur Jatim Sahkan APBD 2026, Fokus Ekonomi Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Hj. Khofifah Indar Parawansa, menandatangani persetujuan bersama Raperda APBD 2026 dalam sidang paripurna DPRD Jatim yang dihadiri wagub, pimpinan dewan, sekda, anggota DPRD, serta pejabat pemprov. Ia membuka sambutan dengan ucapan syukur atas kelancaran pembahasan dan kondisi sidang yang berjalan baik.

Soroti APBD 2026, Fraksi PKS DPRD Jatim Tekankan Kesejahteraan Rakyat

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026. Hal ini dipaparkan oleh Juru Bicara Fraksi, Hj. Lilik Hendarwati.

F-PKB Soroti Penurunan Pendapatan Jatim 2026, Desak Reformasi Fiskal

Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menyampaikan keprihatinan terhadap melemahnya postur pendapatan dalam Rancangan APBD Jatim 2026, yang menunjukkan penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Juru Bicara Fraksi PKB Ibnu Alfandy Yusuf mengungkapkan bahwa total pendapatan daerah turun Rp2,8 triliun.