DPRD Bojonegoro memfasilitasi audiensi terkait dampak sosial pembangunan Bendungan Karangnongko. Pertemuan yang menghadirkan Tim Terpadu, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Perhutani, pemerintah desa, Kelompok Tani Hutan (KTH), serta masyarakat terdampak itu membahas mekanisme santunan bagi warga yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) tersebut, Kamis (11/6/2026).
Ancaman disinformasi dan misinformasi di Indonesia kini tidak lagi terbatas pada penyebaran hoaks menjelang pemilu. Perkembangan kecerdasan artifisial (AI), media sosial, dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat telah memunculkan tantangan baru yang lebih kompleks, yakni Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) atau manipulasi dan intervensi informasi asing.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax ron 92 disebut tidak akan mengganggu pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Apresiasi terhadap komitmen tersebut juga disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Timur menyampaikan penghargaan atas konsistensi dan komitmen Bupati Bojonegoro dalam menyukseskan berbagai program kerakyatan, khususnya program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Seleksi terbukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemkab Bojonegoro memasuki tahap penentu. Para kandidat pengisian lima Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adu gagasan dan kompetensi dihadapan panitia seleksi (Pansel), Senin-Selasa (8-9/6/2026).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro terus melakukan sosialisasi kepada partai politik sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029. Kali ini, jajaran KPU Bojonegoro melakukan kunjungan kerja dan sosialisasi ke Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bojonegoro yang ada di kawasan Jalan Panglima Polim, Selasa (9/6/2026).
Proses verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bojonegoro menemukan berbagai anomali data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Salah satu temuan paling mencolok, yakni adanya warga beragama Islam yang tercatat memiliki ternak babi.
Kebijakan baru pemerintah mengenai masa jabatan kepala sekolah mulai diterapkan di wilayah Bojonegoro dan Tuban. Aturan tersebut membatasi masa penugasan kepala sekolah maksimal tiga periode atau 12 tahun, sehingga sejumlah kepala sekolah yang telah menjabat hingga belasan bahkan puluhan tahun mulai mengakhiri masa tugasnya dan kembali menjalankan fungsi sebagai guru.
Upaya meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit terus dilakukan Kodim 0813 Bojonegoro. Salah satunya melalui kegiatan Latihan Teknis/Taktis Teritorial (Latnister) Proglatsi Sistem Blok Ketahanan Pangan Terpadu Tahun 2026 yang digelar di wilayah Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Kamis (4/6/2026).
Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) PCNU Bojonegoro menyiapkan arah pengembangan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama untuk lima tahun ke depan. Melalui Rapat Program Kerja yang digelar di Ruang Pascasarjana Lantai 2 Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI) Bojonegoro, pada Selasa (2/6/2026) kemarin, organisasi ini menetapkan sembilan program strategis sebagai fokus kerja Masa Khidmat 2025–2030.