Skip to main content

Category : Tag: Mis


Komisi E DPRD Jatim Minta Pendidikan dan Kesehatan Dikecualikan dari WFH

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengecualikan sektor pelayanan dasar dari kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu. Kebijakan tersebut merupakan inisiatif Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai upaya efisiensi energi di tengah fluktuasi harga global serta tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat.

303 Napi di Lapas Bojonegoro Terima Remisi Lebaran, Dua Bebas

Sebanyak 303 narapidana (Napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro diusulkan menerima Remisi Khusus (RK) Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026. Dari jumlah tersebut, dua orang di antaranya langsung bebas setelah mendapatkan remisi.

Pertamina Patra Niaga dan Aparat Tertibkan Dugaan Penyimpangan Biosolar di Jember, Distribusi BBM Dipastikan Aman

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tetap tepat sasaran. Komitmen itu diwujudkan melalui langkah penertiban terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dinilai tidak menjalankan ketentuan dengan baik, termasuk salah satu SPBU di Kabupaten Jember yang kini tengah dalam proses penanganan terkait dugaan penyimpangan penyaluran Biosolar.

Jelang Idul Fitri, Pertamina Patra Niaga Tambah 3,6 Juta Tabung LPG 3 Kg

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan distribusi LPG subsidi 3 kilogram di wilayah Jawa Timur tetap berjalan lancar menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Selain menjaga kelancaran distribusi, Pertamina juga melakukan pemantauan intensif agar kebutuhan energi masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha mikro, tetap terpenuhi.

Pertamina Patra Niaga Siapkan Satgas RAFI 2026, DPR RI Pastikan Pasokan Energi Aman Selama Ramadan dan Lebaran

Sepanjang Ramadan hingga Idul Fitri 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan kesiapan pasokan energi guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, pariwisata, serta transportasi darat dan udara. Kesiapan tersebut dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2026 yang bertugas mulai 9 Maret hingga 1 April 2026.

Polemik Penundaan Haji 2026, Abidin Fikri: Persiapan Tetap Berjalan Sesuai Rencana

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, menegaskan hingga saat ini Kerajaan Arab Saudi belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rilis media, menyusul polemik yang berkembang di masyarakat akibat situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Berita foto

DPR RI Komisi VI Tinjau Kesiapan Satgas Ramadan–Idulfitri Pertamina Patra Niaga

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VI dalam rangka meninjau kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, Jumat (6/3/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap kesiapan pasokan energi menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran.

Pertamina Patra Niaga Sambut Kunjungan Kerja DPR RI Komisi VI, Pastikan Kesiapan Energi Ramadan–Idulfitri

Menyambut Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan kesiapan pasokan energi di seluruh wilayah operasionalnya. Upaya ini dilakukan untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, sektor pariwisata, serta mobilitas transportasi darat dan udara melalui distribusi energi yang andal dan berkelanjutan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Minta TPG Guru Madrasah Cair Sebelum Idul Fitri

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mendesak Kementerian Agama Republik Indonesia agar segera membayarkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah sebelum Idul Fitri 1447 Hijriah. Menurutnya, kesejahteraan guru madrasah merupakan tanggung jawab penuh pemerintah pusat melalui anggaran negara. Karena itu, hak guru untuk menerima TPG harus dipenuhi tepat waktu.