Senyum renta Murni (72) dan Darwati siang itu seakan menjadi penawar lelah. Di tengah rumah sederhana dan hidup serba terbatas, mereka menerima bingkisan sembako dari wartawan Bojonegoro yang tergabung dalam Aktivis Ketahanan Pangan (AKP). Bukan sekadar paket bantuan, melainkan perhatian yang membuat hati mereka terasa hangat.
Komisi Informasi (KI) Jatim, kemarin menggelar monitoring dan evaluasi di Kabupaten Bojonegoro. Sebelum ke lapangan, mereka diterima Bupati Bojonegoro Setyo Wahono beserta jajaran di ruang Bupati Lt II Gedung Pemkab Bojonegoro.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Survei Penilaian Integritas (SPI) mulai Agustus hingga Oktober 2025. Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengimbau pada pihak yang mendapat WA Blast dari KPK untuk segera mengisi.
Berdasarkan data Disnakkan Bojonegoro, pada tahun 2025 ini, program Kolega telah menyasar 415 keluarga. Meliputi 135 KPM kolam buis beton yang didanai APBD 2025, dan 200 KPM kolam terpal yang didanai dari P-APBD 2025 serta 80 KPM kolam terpal yang berasal dari dana IF (Insentif Fiskal) tahun 2025. KPM penerima kolega berasal dari Data Damisda Kabupaten Bojonegoro.
Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro yang masih rendah atau 28,56%, membuat kalangan dewan bersuara. Mereka meminta untuk Pemkab Bojonegoro mempercepat penyerapan anggaran agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak besar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Achmad Gunawan menambahkan bahwa saat ini terdapat 54.016 kepala keluarga miskin atau setara dengan 145.521 jiwa. Oleh karena itu, Pemkab memerlukan pembaruan data yang dilakukan secara berkala di tingkat desa dan kelurahan.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menegaskan komitmennya dalam upaya mengentaskan kemiskinan melalui pemutakhiran data yang akurat. Salah satu langkah nyata diwujudkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Mandiri Kemiskinan Daerah (DAMISDA) Semester I.
Dengan berbagai program dan intervensi yang dilakukan secara kolaboratif, Pemkab Bojonegoro optimis bisa menurunkan angka kemiskinan hingga 8,98% pada tahun 2026. Pada tahun 2024, angka kemiskinan Bojonegoro sebesar 11,69 %.
Di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, dengan berbagai program dan intervensi yang dilakukan secara kolaboratif, Pemkab Bojonegoro optimis bisa menurunkan angka kemiskinan hingga 8,98% pada tahun 2026. Pada tahun 2024, angka kemiskinan Bojonegoro sebesar 11,69%.