Sebanyak 7.353 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bojonegoro diblokir oleh pemerintah. Pemblokiran tersebut, berkaitan dengan adanya indikasi aktivitas judi online (judol) yang terdeteksi dalam sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sebanyak 4.251 pasien HIV/AIDS melakukan pengobatan di Kabupaten Bojonegoro. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.930 orang merupakan penduduk Kabupaten Bojonegoro, sisanya berasal dari luar Bojonegoro.
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Bojonegoro menyoroti penanganan kasus dugaan aborsi ilegal yang menjerat E (45) seorang ibu warga Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.
Penanganan kasus dugaan aborsi yang menjerat seorang ibu rumah tangga berinisial E (45), warga Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, kembali bergulir. Kini, berkas, barang bukti, hingga tersangka telah diserahkan penyidik ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.
Pengungkapan kasus dugaan aborsi ilegal di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, menyisakan satu tanda tanya besar. Sebab, hingga kini, asal-usul obat misoprostol yang diduga digunakan dalam kasus tersebut masih belum terungkap secara jelas.
Terduga pelaku dugaan kasus aborsi ilegal, E (45) warga Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro tidak ditahan oleh Satreskrim Polres Bojonegoro. Meski, penyidik telah menetapkan status pelaku menjadi tersangka.
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bojonegoro akhirnya mengungkap kasus dugaan aborsi yang sempat menjadi perhatian publik. Dalam perkembangan terbaru, polisi menetapkan seorang ibu kandung berinisial E (45), warga Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, sebagai tersangka.
Pemkab Bojonegoro mendorong masjid menjadi pusat pembentukan karakter, iman, dan benteng perlindungan anak. Yakni dengan menggelar kegiatan Pembinaan Standardisasi Masjid menuju Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (23/6/2026).
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat telah menerima 72 aduan terkait Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) bermasalah sejak lembaga tersebut resmi berdiri pada September 2025. Di balik angka tersebut, tersimpan berbagai keluhan jemaah yang merasa dirugikan hingga diduga menjadi korban penipuan oleh sejumlah travel umrah.
Penanganan laporan dugaan penggunaan ijazah palsu yang digunakan anggota DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto atau SP terus bergulir. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mulai melakukan pendalaman dengan memeriksa pelapor berinisial MH di Mapolres Bojonegoro, Senin (25/5/2026).