Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan segera mengoperasikan lagi Angkutan Pelajar (Apel) gratis dan Angkutan Sekolah Disabilitas. Layanan ini diperkirakan dapat kembali dinikmati para siswa pada momentum kembali ke sekolah pasca libur Lebaran 2026.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Bojonegoro menggelar sosialisasi dan diskusi dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-97 di Panti Marhaen Dr. Taufik Kiemas, Jalan HOS Cokroaminoto, Bojonegoro, Rabu (31/12/2025).
Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Bojonegoro terus melakukan penataan dan penertiban parkir sisi jalan umum di kawasan sekitar alun-alun. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas serta kenyamanan pengguna jalan.
Seorang joki memacu sepasang sapeh sakak saat berlaga di lintasan berlumpur di ajang Karapan Sapeh Sakak yang digelar di area persawahan Desa Jangur, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (27/12/2025) kemarin.
Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meraih kategori A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyerahan penghargaan dilaksanakan bertepatan dengan pucak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, kemarin di Jl P Mas Tumapel Bojonegoro.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menorehkan sejumlah capaian prestisius di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Berbagai penghargaan tersebut menjadi bukti konsistensi Bojonegoro dalam menghadirkan inovasi layanan publik serta memperkuat tata kelola pendapatan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan Gebyar Undian Pajak Daerah, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Warga Agen Pajak (WAP) pada Selasa (02/11/2025) di ruang pertemuan kantor Bapenda.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ro’aitu Nafif Laha, menyatakan pihaknya sependapat dengan urgensi Gubernur dalam mengakomodasi isu-isu baru yang mempengaruhi ketenteraman masyarakat.
raksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi PAN, Moch. Aziz, menyatakan apresiasinya karena gubernur sependapat dengan latar belakang serta ruang lingkup perubahan Perda.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan resmi atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan serta Petambak Garam. Juru Bicara Fraksi PKS, Harisandi Savari, mengatakan pihaknya sejalan dengan sebagian besar masukan gubernur, terutama terkait pentingnya partisipasi masyarakat.