Agar tetap tumbuh dan berkembang baik, tolerasi dan keberagaman harus terus ditanamkan sejak dini pada masyarakat. Terutama pada skala terkecil, yakni keluarga.
Lasuri kembali menakhodai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Bojonegoro. Penunjukan Lasuri, diberikan pada saat Musyawarah Daerah (Musda) VI PAN Bojonegoro, Sabtu (29/11/2025).
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Bojonegoro menyatakan penolakan keras terhadap rencana penggantian nama masjid wisata religi yang berada di Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.
Kabupaten Bojonegoro akhirnya resmi memiliki Dana Abadi Pendidikan. Hal ini setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Dana Abadi Pendidikan. Dengan anggaran yang ditarget Rp3 triliun, memastikan keberlanjutan pendanaan sektor pendidikan generasi mendatang tetap ada.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp6,5 triliun.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bojonegoro, Amir Syahid, S.Sos., M.Si., memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan LSP Kompetensi Keselamatan Kerja (LSP K3) meraih predikat Lembaga Sertifikasi Profesi Terbaik pada ajang Naker Award 2025. Kebanggaan itu semakin lengkap karena salah satu tokoh penting di balik LSP K3, R. Herjuna, S.A.P., M.Mu., merupakan putra asli Bojonegoro.
Rombongan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jepara tiba di Bojonegoro, disambut dengan hangat oleh Dekranasda Bojonegoro. Mereka tak sekadar kunjungan kerja (kunker), melainkan melihat lebih dekat denyut kreativitas para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) Bojonegoro.
Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bojonegoro menerima kunjungan kerja (kunker) dari Dekranasda Kabupaten Jepara, Rabu (26/11/2025). Rombongan Dekranasda Jepara yang diterima di Gedung Putih Pemkab Bojonegoro ini menjadi momentum strategis untuk menjalin sinergi antar-daerah dalam menghadapi tantangan era digitalisasi. Khususnya dalam penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), inovasi produk, dan strategi pemasaran kerajinan lokal.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bojonegoro tahun 2026 dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) terdapat selisih anggaran hampir Rp1 Triliun, tepatnya Rp926 miliar.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ro’aitu Nafif Laha, menyatakan pihaknya sependapat dengan urgensi Gubernur dalam mengakomodasi isu-isu baru yang mempengaruhi ketenteraman masyarakat.