PT Pertamina (Persero) melalui program Pertapreneur Aggregator 2025 telah menyeleksi kembali menjadi 30 UMKM terbaik untuk melanjutkan ke tahap Bootcamp dan Mentoring. Dari 100 UMKM yang mengikuti program ini, proses seleksi berjalan bertahap hingga akhirnya memperkecil UMKM tersebut menjadi 30 setelah menyelesaikan proses Deep Dive Interview pada 19 November 2025 secara online.
Kasus stunting pada anak di Kabupaten Bojonegoro berhasil turun. Pada tahun dari 2023, angka stunting mencapai 14,2% dan turun pada 2024 menjadi 12%. Capaian ini pun membuahkan penghargaan yang langsung diberikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta.
Kementerian Agama akan segera memiliki satuan kerja setingkat eselon I baru bernama Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut pembentukan Ditjen Pesantren sebagai babak baru bagi institusi yang menjadi jantung peradaban Islam Indonesia.
Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Bojonegoro menggelar pelantikan Majelis Pembimbing Cabang (Mabincab), Kwartir Cabang, dan Pramuka Garuda masa bakti 2025–2030 di GOR Utama Bojonegoro. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri ribuan peserta dari berbagai golongan Pramuka, Kamis (20/11/2025).
Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PKB, Dihan Syahri Fitrianto, S.Pd.I.,M.Pd. menggelar kegiatan Sekolah Kader Perubahan (SKP) di kantor DPC PKB Bojonegoro, Kamis (20/11/2025).
Sebanyak 100 siswa perwakilan OSIS SMA dan SMK se Kabupaten Bojonegoro mengikuti program dari DPRD Provinsi Jawa Timur "Squad Dewan: Suara Gen-Z untuk Demokrasi".
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim terkait Raperda Penyelenggaraan Kehutanan melalui Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Dalam kesempatan itu, Emil menegaskan bahwa penyusunan Raperda telah dirancang berdasarkan kebutuhan ekologis, sosial, hingga ekonomi yang menjadi ciri khas wilayah Jawa Timur.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Raperda ini dinilai menjadi kebutuhan baru untuk menjawab dinamika sosial dan teknologi yang berkembang cepat.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur melaporkan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah melalui juru bicara Martin Hamonangan, S.H. Laporan ini memuat evaluasi atas sejumlah regulasi lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan daerah maupun perkembangan hukum terbaru.
Potensi besar budidaya ikan di Jawa Timur kembali mendapat sorotan usai Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Gubernur atas Raperda Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Emil menilai sektor ini menyimpan peluang besar yang perlu diperkuat lewat regulasi.