Untuk memastikan infrastruktur jalan bagi petani lebih mudah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) akan membangun 163 titik Jalan Usaha Tani (JUT) di tahun 2026. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp31,1 miliar. Dengan adanya JUT, petani lebih mudah membawa hasil pertanian.
Untuk terus menekan angka kemiskinan dan memperkuat kedaulatan pangan di tingkat rumah tangga, terus dilakukan Pemkab Bojonegoro. Salah satunya lewat program Pelatihan Pekarangan Mekar Ayu yang menargetkan menyasar 1.800 warga kurang mampu. Mereka tersebar di lima lokasi strategis untuk mengubah lahan pekarangan menjadi sumber pangan produktif dan pendapatan tambahan.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran 2026. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor: 500/7683/110.2/2025, Bojonegoro mendapatkan jatah total sebanyak 130.177 ton pupuk subsidi.
Upaya mendorong lahirnya petani milenial yang mandiri dan inovatif terus dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya melalui Pelatihan Tematik Budidaya Jambu Kristal yang digelar di Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) Mina Agro Tlogorejo, Desa Tlogorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro.
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) terus mengintensifkan sosialisasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Program ini upaya Pemkab memberikan jaminan perlindungan modal kerja bagi petani di tengah ancaman gagal panen.
Tahun 2025 merupakan cobaan berat bagi petani tembakau di Kabupaten Bojonegoro. Ada yang beberapa kali tanam baru hidup. Dan bahkan banyak pula yang tidak bisa tanam karena cuaca ekstrem, tepatnya hujan terus menerus.
Menjelang masa tanam padi, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bojonegoro telah mendekati 100 %. Untuk pupuk jenis NPK Phonska, realisasi penyaluran mencapai 90,71% dari total alokasi. Realisasi ini menjadi bukti adanya penguatan tata kelola dan sistem digitalisasi yang semakin transparan.