Dana transfer dari pusat tahun 2026 diproyeksi berkurang hingga Rp 1,3 triliun, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk tetap mengutamakan pembangunan untuk masyarakat di tengah tantangan fiskal yang dihadapi.
Dalam waktu dekat, anggaran sebesar Rp 806 miliar dari APBD Bojonegoro dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang tersebar di 320 desa. Mekanisme pembangunan melalui Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) yang bersifat khusus di bidang kebinamargaan meliputi jalan, jembatan dan sarana prasarana.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKK Desa) yang bersifat khusus tahun anggaran 2025. Sosialisasi yang diikuti perwakilan dari 336 desa ini digelar Jumat (12/9/2025) di Pendopo Malowopati, Pemkab Bojonegoro.
Gedung Sport Center dan Pendopo Balai Aspirasi Masyarakat senilai Rp20 Miliar bakal dibangun di kompleks perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Dua bangunan ini, ditargetkan selesai akhir tahun 2025 ini.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung ketahanan air dan irigasi pertanian. Pada tahun anggaran 2025, Pemkab membuat 7 embung baru.
Kabupaten Bojonegoro dipilih menjadi salah satu lokasi pelaksanaan studi lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VI dan VII Pola Kontribusi yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur pada Senin (11/8/2025) hingga Rabu (13/8/2025).
Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro yang masih rendah atau 28,56%, membuat kalangan dewan bersuara. Mereka meminta untuk Pemkab Bojonegoro mempercepat penyerapan anggaran agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak besar.
Hingga akhir Juli tahun 2025, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro baru mencapai 28,56%. Hal ini, bisa menjadi pemicu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang membengkak, jika tidak dilakukan percepatan anggaran.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan pentingnya komunikasi lintas sektor dan sinergi antarlembaga dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Proses perencanaan pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara ego sektoral, melainkan harus menjawab keresahan serta tantangan nyata yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengingatkan pentingnya menjaga dan menata Ruang Milik Jalan (RuMiJa) dalam setiap upaya peningkatan infrastruktur, baik pembangunan baru maupun peningkatan status jalan dari desa ke kabupaten. RuMiJa yang terganggu atau disalahgunakan bisa menghambat pelaksanaan program jalan.