Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026. Hal ini dipaparkan oleh Juru Bicara Fraksi, Hj. Lilik Hendarwati.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD Jawa Timur Tahun 2026 setelah melalui pembahasan panjang bersama Banggar dan komisi-komisi. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Fraksi, Y. Ristu Nugroho, pasca bahasan mendalam bersma Banggar dan Anggota Komisi DPRD lainnya.
Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menyampaikan keprihatinan terhadap melemahnya postur pendapatan dalam Rancangan APBD Jatim 2026, yang menunjukkan penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Juru Bicara Fraksi PKB Ibnu Alfandy Yusuf mengungkapkan bahwa total pendapatan daerah turun Rp2,8 triliun.
Program ekonomi berkelanjutan melalui Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI) terus diperluas jangkauan penerimanya. Terbaru, Pemkab Bojonegoro mulai paket GAYATRI berupa kandang, pakan dan ayam kepada 5.000 keluarga penerima manfaat (KPM), yang dianggarkan melalui anggaran P-APBD 2025.
Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menghitung ulang kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyesuaikan rencana kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan pembangunan daerah akan tetap berjalan dengan baik. Adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA ) yang mencapai Rp 3 triliun di Tahun Anggaran (TA) 2025 menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran di 2026. Kebijakan ini bentuk rencana dalam menyikapi transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pusat yang berkurang 30 persen dari APBD atau Rp 1,2 triliun.
Mantan Bupati Bojonegoro, Suyoto, angkat bicara soal fenomena Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang tinggi dan terus berulang dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Besarnya dana yang masih mengendap di APBD Bojonegoro disorot tajam oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Bahkan, ia mengkritik tajam terhadap fenomena dana daerah yang mengendap dalam jumlah besar di akhir tahun anggaran.
Kabupaten Bojonegoro telah menerima kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) sejak tahun 2019. Jumlahnya tidak main-main, selama hampir 7 tahun ini sekitar Rp14,3 triliun.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengkritik serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang baru menyentuh presentase 37 persen, atau hanya Rp2,8 Triliun dari total Rp7,8 Triliun.