Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Bojonegoro resmi dioperasikan setelah diresmikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Jawa Timur. Peresmian ini menjadi tonggak penting penguatan pelayanan keagamaan, khususnya bagi jemaah haji dan umrah di Kabupaten Bojonegoro, Selasa (10/2/2026).
Pelantikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Januari 2026 dinilai memiliki arti strategis bagi Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) nasional.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Bojonegoro menggelar sosialisasi dan diskusi dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-97 di Panti Marhaen Dr. Taufik Kiemas, Jalan HOS Cokroaminoto, Bojonegoro, Rabu (31/12/2025).
Banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra dan beberapa daerah di Indonesia menjadi peringatan keras untuk semuanya. Bahwa kerusakan hutan itu sangat merugikan keberlangsungan kehidupan manusia, dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang.
Penetapan Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Bojonegoro pada 26 November 2025 menjadi penanda penting dalam sejarah tata kelola keuangan daerah di Indonesia. Untuk pertama kalinya, sebuah kabupaten memiliki kebijakan dana abadi yang secara khusus ditujukan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan lintas generasi. Ini bukan sekadar keputusan fiskal, tetapi sebuah langkah strategis yang menunjukkan keberanian Bojonegoro dalam memastikan kekayaan migas tidak habis bersama waktu, melainkan diwariskan sebagai modal pengetahuan bagi generasi mendatang.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan resmi atas Pendapat Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memberikan kabar baik bagi para wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Timur, dua program unggulan terkait pajak kendaraan diperpanjang dan diberlakukan dalam periode yang berbeda.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim terkait Raperda Penyelenggaraan Kehutanan melalui Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Dalam kesempatan itu, Emil menegaskan bahwa penyusunan Raperda telah dirancang berdasarkan kebutuhan ekologis, sosial, hingga ekonomi yang menjadi ciri khas wilayah Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Hj. Khofifah Indar Parawansa, menandatangani persetujuan bersama Raperda APBD 2026 dalam sidang paripurna DPRD Jatim yang dihadiri wagub, pimpinan dewan, sekda, anggota DPRD, serta pejabat pemprov. Ia membuka sambutan dengan ucapan syukur atas kelancaran pembahasan dan kondisi sidang yang berjalan baik.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026. Hal ini dipaparkan oleh Juru Bicara Fraksi, Hj. Lilik Hendarwati.