Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengecualikan sektor pelayanan dasar dari kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu. Kebijakan tersebut merupakan inisiatif Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai upaya efisiensi energi di tengah fluktuasi harga global serta tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, menyoroti efektivitas kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, kebijakan tersebut patut diapresiasi sebagai langkah adaptif di tengah ancaman krisis energi global. Sri Wahyuni menilai, respons Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjukkan kepekaan pemerintah daerah terhadap isu strategis yang sedang berkembang.
Pemerintah memastikan wacana pembelajaran daring bagi siswa sekolah di tengah situasi krisis global batal diterapkan. Kegiatan belajar mengajar tetap diutamakan berlangsung secara tatap muka atau luring agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong reformasi besar di sektor pendidikan, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga transformasi sistem pembelajaran berbasis digital. Pemerintah menargetkan renovasi hingga 300 ribu sekolah dalam lima tahun ke depan. Program tersebut akan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari percepatan peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Pemerintah melalui lembaga/instansi terkait tengah menyiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU) sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan dana keumatan dan pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Lembaga tersebut direncanakan akan menjadi pusat pengelolaan dana keumatan, tidak hanya terbatas pada zakat, tetapi juga berbagai instrumen ekonomi keumatan lainnya.
Rencana pemberian insentif Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang ditempatkan di daerah mendapat tanggapan dari DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur rumah sakit di daerah.
Pengajuan tambahan penyertaan modal untuk PT Jamkrida Jawa Timur menjadi sorotan dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur. Pansus menegaskan bahwa tambahan modal tidak boleh diberikan tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan arah bisnis perusahaan tersebut.
Anggota DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, mendesak evaluasi dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul viralnya temuan telur rebus berlumur kotoran ayam di Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Insiden tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu reaksi publik.
Rencana pemerintah mengimpor 580 ribu indukan ayam (parent stock) dari Amerika Serikat menuai perhatian dari DPRD Jawa Timur. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikawal ketat agar benar-benar bertujuan memperkuat sektor pembibitan, bukan justru membebani peternak lokal.
Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Bojonegoro hari ini menggelar Manasik Haji Terintegrasi tingkat kabupaten. Acara yang digelar bersama Pemkab Bojonegoro itu dipusatkan di kawasan Gofun Entertainment Complex Bojonegoro, Rabu (11/2/2026).