Wakil Ketua DPRD Jatim Ingatkan WFH ASN Jangan Sekadar Simbolik
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, soroti efektivitas kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu (Foto: Istimewa)

Reporter: M. Anang Febri

blokBojonegoro.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, menyoroti efektivitas kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, kebijakan tersebut patut diapresiasi sebagai langkah adaptif di tengah ancaman krisis energi global. Sri Wahyuni menilai, respons Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjukkan kepekaan pemerintah daerah terhadap isu strategis yang sedang berkembang.

"Ini adalah langkah adaptif yang menunjukkan kepekaan pemerintah daerah terhadap isu strategis global," ungkao Sri Wahyuni, Kamis (26/3/2026).

Kendati demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada tataran simbolis semata tanpa indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Menurutnya, WFH harus benar-benar mampu menghadirkan dampak nyata terhadap penghematan energi, bukan sekadar mengubah pola kerja ASN.

"DPRD Jawa Timur pada dasarnya memahami urgensi kebijakan WFH setiap hari Rabu sebagai bagian dari strategi penghematan energi. Namun, kebijakan ini tidak boleh bersifat simbolik semata tanpa ukuran keberhasilan yang jelas," tambahnya.

Sri Wahyuni menekankan pentingnya keterbukaan data dalam menghitung capaian penghematan energi. Transparansi itu dinilai penting agar publik dapat mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut dijalankan. Ia juga mengingatkan, target penghematan ratusan ribu liter bahan bakar minyak (BBM) tidak boleh sampai berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

"Pemerintah Provinsi harus memastikan bahwa penghematan energi yang dicapai benar-benar signifikan dan terukur, bukan sekadar pergeseran pola kerja," tuturya.

Selain itu, Sri Wahyuni turut menyoroti kesiapan infrastruktur digital sebagai faktor krusial dalam mendukung pelaksanaan kerja jarak jauh. Menurutnya, kesiapan sistem digital harus benar-benar diperhatikan agar kebijakan WFH tidak justru memunculkan inefisiensi baru.

Sebagai penutup, ia memastikan DPRD Jawa Timur akan melakukan pengawasan ketat sekaligus mendorong evaluasi berkala agar kebijakan WFH berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan krisis energi secara berkelanjutan. [feb/mad]