Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026 di Alun-alun Bojonegoro, resmi dibuka Rabu (17/6/2026) malam. Selain rangkaian acara yang begitu istimewa, tampak pula panggung begitu megah dengan latar belakang gedung bertuliskan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyala terang.
Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026, Rabu (17/6/2026) malam resmi dibuka. Ribuan masyarakat tampak tumpah ruah di Alun-alun Kota Bojonegoro. Kegiatan ini juga diluncurkan marketplace lokal Bojonegoro dengan nama "Dodolan Ekraf" [bisa di klik link https://dodolan.ekrafdibjn.id/].
Pameran terbesar di Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026, Rabu (17/6/2026) malam resmi dibuka oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Timur masa bakti 2025–2030, Arumi Bachsin Elestianto Dardak.
Kehadiran Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Timur masa bakti 2025–2030, Arumi Bachsin Elestianto Dardak menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.
Di usia senjanya, perempuan yang telah kehilangan anak, suami, dan seluruh saudara kandungnya itu akhirnya mendapatkan tempat yang akan merawat dan mendampinginya menjalani hari-hari terakhir kehidupan dengan lebih tenang. Air mata haru mengiringi langkah Mbah Musrikah (70) saat meninggalkan Desa Ketileng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, menuju Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Magetan, kemarin.
Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Bojonegoro terus berusaha ikut mendorong kesuksesan program-program Pemkab. Diantaranya porgram Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Berbagai isu mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), alih fungsi lahan pertanian, pendidikan, hingga kesehatan menjadi sorotan dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Jatim, Surabaya.
DPRD Jawa Timur resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yang digelar di Kantor DPRD Jawa Timur, Surabaya.
DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyepakati perubahan nomenklatur perangkat daerah dengan menambahkan sektor ekonomi kreatif dalam struktur dinas. Melalui persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan susunan perangkat daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata resmi diubah menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menyetujui perubahan bentuk hukum PT Petrogas Jatim Utama menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Jatim di Surabaya sebagai upaya memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor minyak dan gas bumi.