Reporter: Rizki Nur Diansyah
blokBojonegoro.com — Pemerintah Desa (Pemdes) Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, memilih tidak mencairkan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) sebesar Rp747 juta pada tahun anggaran 2026. Dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tersebut sedianya digunakan untuk pembangunan jalan poros desa.
Keputusan tidak mencairkan bantuan tersebut diambil berdasarkan hasil musyawarah desa. Pemdes Klino menilai kondisi jalan yang direncanakan untuk dibangun masih layak dilalui sehingga anggaran BKKD tersebut tidak direalisasikan.
Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sekar, Yasminto, mengatakan pihak kecamatan belum sempat melakukan koordinasi langsung dengan Pemdes Klino terkait keputusan tersebut. Namun, pihaknya telah menerima berita acara dari pemerintah desa yang menjelaskan alasan tidak dicairkannya bantuan.
"Kami belum sempat koordinasi, namun dari berita acara yang masuk di kami, berdasarkan musyawarah desa, jalan yang akan dibangun di Desa Klino dinilai masih layak dilalui sehingga pihak desa tidak mencairkan dana tersebut," ujar Yasminto, Sabtu (7/11/2026).
Yasminto menjelaskan, mekanisme pengajuan BKKD dilakukan pemerintah desa pada tahun anggaran sebelumnya. Desa harus mengajukan permohonan bantuan beserta lokasi pembangunan kepada Pemkab Bojonegoro agar mendapatkan alokasi anggaran pada tahun berikutnya.
"Kalau aturannya, desa pada tahun kemarin harus mengajukan surat untuk tahun ini dalam meminta BKKD," jelas Yasminto.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Klino, Dwi Nur Jayanti, belum memberikan penjelasan secara terperinci mengenai keputusan tidak mencairkan anggaran pembangunan jalan poros desa tersebut.
"Kades tinggal pasrah, mas, seharusnya sudah selesai di bulan ini," tutur Dwi.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dan Penataan Ruang (PUBMPR) Kabupaten Bojonegoro, Chusaifi Ivan Rachmanto membenarkan bahwa Desa Klino tidak mencairkan bantuan BKKD tahun 2026. Ia menyebut, tidak dicairkannya bantuan tersebut karena pemerintah desa tidak mengajukan kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan.
"Ya betul, untuk Desa Klino tidak mencairkan," kata Ivan singkat.
Perlu diketahui, pada tahun 2025 lalu, proyek pembangunan jalan poros desa dengan konstruksi beton atau rigid beton melalui program BKKD di Desa Klino sempat dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Proyek tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp2,7 miliar.
Selain itu, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro saat itu juga merekomendasikan pembongkaran jalan untuk dilakukan perbaikan kembali. Rekomendasi tersebut, muncul setelah hasil pemeriksaan menilai kualitas pekerjaan belum memenuhi standar yang ditentukan.
Sementara itu, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran sekitar Rp170 miliar untuk program BKKD tahun anggaran 2026. Bantuan tersebut, menyasar berbagai sektor pembangunan di desa.
Dari total alokasi tersebut, sebanyak 217 desa mendapatkan bantuan untuk pembangunan jalan. Kemudian, pembangunan jembatan dialokasikan untuk 14 desa dan pembangunan jembatan lanjutan di 20 desa.
Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana mendapat alokasi untuk 26 desa, jalan lingkungan desa di 10 desa, serta sarana dan prasarana lingkungan di dua desa.
Pemkab Bojonegoro juga mengalokasikan BKKD untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga di 24 desa. Selanjutnya, sembilan desa mendapatkan bantuan pembangunan balai desa dan satu desa untuk pembangunan pasar desa.
Sementara itu, terdapat enam titik lokasi yang masuk dalam kategori BKKD top down untuk pengembangan kawasan wisata. [riz/mad]
