Dugaan tindak pidana korupsi dalam program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 mulai bergulir ke ranah hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah menerima laporan dari warga perihal dugaan korupsi tersebut, Rabu (25/2/2026) kemarin.
Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengalokasikan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk pembangunan infrastruktur desa dengan nilai mencapai sekitar Rp757 miliar. Anggaran jumbo ini, diperuntukkan bagi peningkatan sarana dan prasarana di seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro.
Sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro belum menetapkan satu pun tersangka dalam lima perkara dugaan tindak pidana korupsi yang telah naik ke tahap penyidikan.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bojonegoro, Heru Sugiarto ditetapkan tersangka, atas keterlibatannya dalam dugaan korupsi berjamaah bersama empat kades di Kecamatan Padangan, Kamis (9/10/2025).