Reporter: Rizki Nur Diansyah
blokBojonegoro.com – Polres Bojonegoro mengumpulkan 29 pimpinan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah setempat. Hal itu, bertujuan untuk memperkuat pengawasan distribusi dan memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat tetap terjaga.
Langkah tersebut dilakukan melalui audiensi bersama Pertamina dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro di ruang rapat Polres Bojonegoro, Selasa (20/10/2026). Pertemuan ini menjadi forum koordinasi untuk mengantisipasi kendala distribusi, memantau ketersediaan stok, serta memastikan pelayanan BBM berjalan lancar.
Audiensi tersebut, dipimpin Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty. Dan dihadiri Wakapolres, Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop-UM) Bojonegoro, serta Sales Branch Manager (SBM) Pertamina Rayon 3, dan 29 manajer atau pimpinan SPBU di wilayah Bojonegoro.
Pembahasan difokuskan pada ketersediaan stok BBM, kelancaran pengiriman dari Pertamina ke SPBU, hingga pengaturan pelayanan kepada masyarakat. Koordinasi lintas sektor ini diperlukan agar potensi hambatan distribusi dapat diantisipasi sehingga kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty mengungkapkan, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPBU menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran distribusi BBM.
“Kami mengingatkan agar seluruh pihak menjalankan penyaluran sesuai ketentuan serta tidak melakukan praktik yang dapat merugikan masyarakat,” ungkap AKBP Yenni.
Sementara itu, Kabid Bina Usaha Didagkop-UM Bojonegoro, Yuri Nur Rahmawati menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung upaya kepolisian dan Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi BBM.
Dukungan tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi.
"Dengan demikian, aktivitas perekonomian di Kabupaten Bojonegoro diharapkan tetap berjalan tanpa terganggu persoalan distribusi BBM," tutur Yuri.
Sementara, Rajib selaku checker BBM perwakilan SBM Pertamina Rayon 3 memaparkan bahwa pemantauan stok dan pengaturan pengiriman terus dioptimalkan. Prioritas distribusi disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing SPBU, disertai koordinasi bersama pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran pelayanan.
"Distribusi BBM dilakukan sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing SPBU," beber Rajib.
Selain memastikan ketersediaan pasokan, pengawasan juga menjadi perhatian dalam audiensi tersebut. Seluruh pengelola SPBU diingatkan agar menjalankan penyaluran BBM sesuai ketentuan dan menghindari praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.
AKBP Yenni juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak khawatir terhadap pemenuhan kebutuhan BBM. Apabila menemukan indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM, masyarakat diminta segera melapor agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
"Segera laporkan jika ada indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM," tegas AKBP Yenni.
Laporan dapat disampaikan melalui Call Center Polri 110 atau Pertamina Contact Center 135 sesuai dengan jenis pengaduan dan kewenangan masing-masing pihak. [riz/mad]
