PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat melalui berbagai pembenahan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Upaya tersebut dilakukan mulai dari peningkatan fasilitas, penguatan pengawasan mutu BBM, hingga peningkatan kenyamanan pelanggan saat bertransaksi.
Pertamina Patra Niaga memastikan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax Series yang berlaku per 10 Juni 2026 telah mengacu pada mekanisme harga pasar sesuai formula yang ditetapkan pemerintah.
Munculnya informasi mengenai angka Rp18.040 per liter yang tercantum pada struk pembelian Pertalite memunculkan beragam persepsi di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan agar informasi yang diterima publik lebih utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax ron 92 disebut tidak akan mengganggu pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga jual bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah selaku regulator dan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.
PT Pertamina Patra Niaga memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak ada perubahan pada besok 1 April 2026. Selain itu, Pertamina juga memastikan stok BBM di wilayah Jawa Timur masih aman.
Isu proyeksi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai beredar di masyarakat. Isu kenaikan BBM tersebut, akan terjadi pada 1 April 2026 pukul 00.00 dini hari. Namun, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan belum ada pengumuman resmi mengenai perubahan harga BBM.
Demo Harga BBM, Mahasiswa PMII Bojonegoro Duduki Ruang DPRD
PC PMII Bojonegoro direncanakan bakal turun ke jalan untuk menolak kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Rencananya aksi turun jalan itu, bakal di ikuti ribuan kader aktif PMII dari 7 komisariat dan 17 rayon se-Bojonegoro.
Segenap Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bojonegoro, menyatakan sikap tegas untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini mencuat lantaran per 3 September 2022 lalu pemerintah pusat secara serentak menaikkan harga BBM yang mana keadaan perekonomian masyarakat belum pulih sepenuhnya.