Mantan Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Sutrisno, dituntut pidana penjara selama delapan tahun dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo.
Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, mengungkap persoalan lain. Selain didakwa melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan desa hingga menimbulkan kerugian negara Rp1,47 miliar, Eks Kepala Desa Drokilo, Sutrisno, juga disebut belum membayarkan sekitar Rp39 juta untuk gaji sejumlah pihak.
Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.
Kasus dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi perhatian. Setidaknya delapan kepala desa (kades) sebelumnya telah terseret perkara hukum hingga dijatuhi hukuman penjara.
Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Sutrisno, segera menghadapi agenda pembacaan tuntutan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) reguler Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026 tersebar ke ratusan desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Dari daftar penerima, terdapat 10 desa yang mendapatkan alokasi terbesar dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelontorkan anggaran Rp170 Miliar melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) kepada 330 desa pada tahun 2026 mendapat sorotan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bakal menggelontorkan sekitar Rp170 miliar untuk program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut digelontorkan untuk mendukung berbagai pembangunan di desa.
Perkembangan kemandirian desa di Kabupaten Bojonegoro terus menunjukkan tren positif. Hingga tahun 2026, sebanyak 361 dari 419 desa di Kabupaten Bojonegoro telah berstatus Desa Mandiri.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro menggelar Lomba Esai 2026 dengan tema “Menelusuri Jejak Sejarah Desa di Kabupaten Bojonegoro”. Kompetisi ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menuangkan cerita, gagasan, serta sudut pandang mengenai sejarah desa di Kabupaten Bojonegoro.