Reporter: Rizki Nur Diansyah
blokBojonegoro.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bojonegoro selama dua hari, Rabu (11/11/2026) hingga Kamis (12/11/2026). Tim lembaga anti rasuah ini, melakukan pengecekan sejumlah proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sekaligus memberikan arahan terkait tata kelola anggaran.
Tim KPK dipimpin Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah III, Wahyudi. Kedatangan mereka dibenarkan Inspektur Inspektorat Bojonegoro, Achmad Gunawan Ferdiansyah.
Menurutnya, kunjungan tersebut memiliki sejumlah agenda, mulai dari pengecekan proyek hingga pemberian santiaji kepada jajaran Pemkab Bojonegoro. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
‘’Memastikan (tata kelola anggaran Pemkab Bojonegoro) sesuai regulasi,’’ ungkap Inspektur Gunawan, Kamis (12/11/2026).
Sementara, Sekretaris Inspektorat Bojonegoro, Didit Sugiarto menjelaskan, pengecekan sejumlah proyek dilakukan pada hari pertama kunjungan. Namun, pihaknya belum menyampaikan secara rinci proyek apa saja yang menjadi sasaran pemeriksaan.
Didit sapaannya menyebut, pemilihan proyek sepenuhnya menjadi kewenangan KPK. Inspektorat Bojonegoro dalam kegiatan tersebut hanya bertugas mendampingi tim.
‘’Pengecekan dilakukan secara random (acak) dan independen,’’ jelas Didit.
Sementara itu, pada hari kedua, KPK mengagendakan rapat koordinasi (rakor) bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bojonegoro dan seluruh anggota DPRD Bojonegoro.
Pembahasan dalam rakor tersebut berkaitan dengan tata kelola anggaran daerah, termasuk anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, hibah, hingga bantuan sosial (bansos).
‘’Membahas seputar tata kelola anggaran. Termasuk anggaran pokir, hibah, dan bansos,’’ terangnya.
Lebih lanjut, alumnus IPDN itu mengemukakan, hingga Kamis (12/11/2026), rakor yang berlangsung di Partnership Room Lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro itu masih berjalan.
Hasil koordinasi bersama KPK nantinya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pedoman bagi Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah.
‘’Hasilnya akan menjadi rujukan kami dalam mengawal tata kelola anggaran. Agar makin baik dan benar, sesuai aturan,’’ pungkasnya. [riz/mad]
