Lima kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bojonegoro mengalami kekosongan usai mutasi bergulir. Kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama itu, kini diisi Pelaksana Tugas (Plt) sembari dilakukan lelang jabatan maupun mutasi.
Penyidikan kasus dugaan korupsi di Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro hingga kini belum juga terdapat tersangka. Padahal, hasil audit kerugian negara yang dilakukan Inspektorat Bojonegoro telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro sejak akhir tahun 2025 lalu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih menyisakan sejumlah jabatan strategis yang belum terisi. Tercatat, lima kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Sekretaris DPRD (Sekwan), hingga kini belum memiliki pejabat definitif dan akan segera diisi melalui mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan.
Sejumlah perwakilan warga Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Mereka mendesak Kejari agar segera menuntaskan kasus dugaan korupsi APBDes Drokilo yang tengah dilakukan penyelidikan, Selasa (30/12/2025).
Pembentukan Budaya Anti Korupsi sebagai Road To Hakordia 2025 berupa Festival Anti Korupsi bagi generasi muda khususnya tingkat SD-SMP Kabupaten Bojonegoro, digelar Selasa (2/12/2025).