Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, mengungkap persoalan lain. Selain didakwa melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan desa hingga menimbulkan kerugian negara Rp1,47 miliar, Eks Kepala Desa Drokilo, Sutrisno, juga disebut belum membayarkan sekitar Rp39 juta untuk gaji sejumlah pihak.
Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengikuti gerakan menjaga kesehatan sekaligus mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Yakni melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), mulai Selasa (6/10/2026).
Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bojonegoro mengklaim Program Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) mampu menghasilkan produksi telur dengan nilai mencapai sekitar Rp306 juta per hari.
Komisi C DPRD Bojonegoro menyemprot sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang hanya melakukan penanganan bencana ketika telah memasuki darurat. Komisi C meminta para OPD agar melakukan mitigasi jangka panjang.
Rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Dana Abadi Lingkungan di Kabupaten Bojonegoro, harus tertunda. Rancangan peraturan daerah (Raperda) tersebut dikeluarkan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.
Aplikasi Sistem Informasi Membangun Keamanan dan Ketertiban Desa (SIMBAK KADES) membawa Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, masuk dalam 10 nominasi terbaik Penilaian Sistem Keamanan Lingkungan (PIN SISKAMLING) Jaga Jawa Timur 2026. Aplikasi SIMBAK KADES Sukorejo menjadi salah satu inovasi yang dipantau tim penilai saat monitoring dan evaluasi lapangan di Balai Desa Sukorejo, kemarin.
Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kabupaten Bojonegoro untuk zona barat berlangsung di Pondok Pesantren Tahfizul Qur’an Al Bahroin, Desa Pengkok, Kecamatan Padangan, kemarin. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pembinaan peserta secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Sebanyak 1.549 pelaku usaha kecil di Kabupaten Bojonegoro bakal menerima Bantuan Sosial (Bansos) Uang Usaha Ekonomi Produktif. Masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan senilai Rp1 juta yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 700/2003/412.100/2026 tentang Pencegahan Pungutan Liar, Gratifikasi, dan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh penyelenggara layanan masyarakat bekerja secara transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk praktik koruptif.