Marak Keracunan, Sejumlah Wali Murid di Bojonegoro Larang Anaknya Konsumsi MBG
Kasus keracunan makanan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) di sejumlah daerah mulai memicu kekhawatiran wali murid di Kabupaten Bojonegoro.
Kasus keracunan makanan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) di sejumlah daerah mulai memicu kekhawatiran wali murid di Kabupaten Bojonegoro.
Kabar hilangnya lima jurnalis saat menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda mengundang keprihatinan dari kalangan jurnalis di berbagai daerah, termasuk Jurnalis di Kabupaten Bojonegoro.
Ancaman krisis air bersih di tengah musim kemarau mendorong penyaluran bantuan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Abidin Fikri, turut mendorong agar kebutuhan dasar warga terdampak kekeringan tetap terpenuhi.
Seratusan masyarakat berkumpul di D'Konco Cafe yang ada di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, mengikuti sosialisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat, Selasa (1/9/2026) malam.
Kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan cukup signifikan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Jumlah pengunjung wisata, tercatat hanya mencapai 241.387 orang, atau turun hampir 35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
DPRD Jawa Timur meminta Pemprov Jatim memperkuat layanan transportasi gratis bagi penyandang disabilitas dengan menyiapkan aturan teknis dan dukungan anggaran yang jelas. Pengaturan tersebut dinilai penting agar kebijakan tidak berhenti sebagai program, tetapi dapat berjalan konsisten.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mempertanyakan dasar penetapan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebesar Rp600 miliar. Fraksi menilai nominal tersebut perlu dijelaskan secara lebih transparan karena biaya penyelenggaraan Pilgub Jatim terus meningkat dari waktu ke waktu.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur melihat masih ada sejumlah bagian yang perlu diperkuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan. Meski begitu, kekurangan tersebut tidak dipandang sebagai alasan untuk mengesampingkan rancangan regulasi tersebut.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,72 persen pada Triwulan II 2026 belum membuat Komisi B DPRD Jawa Timur sepenuhnya puas. Komisi yang membidangi sektor perekonomian itu justru mempertanyakan kecukupan anggaran untuk menopang sektor-sektor yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Di perbukitan Wonocolo, garis-garis peta tak pernah benar-benar mampu membatasi riwayat hidup warga lokal. Secara administratif, tanah Wonocolo tunduk pada hukum Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.