Aksi mogok yang dilakukan oleh Guru Tidak Tetap (GTT) yang terjadi di sejumlah daerah, tidak bakal terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya GTT di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro tidak akan melakukan hal tersebut, lantaran bisa membuat kegiatan belajar siswa terganggu.
Dewan segera mengambil langkah tegas dengan meminta Pemkab mengirim surat ke Kemenpan RB Pasca Forum Honorer Kategori II (FHK2) Kabupaten Bojonegoro mengadu ke DPRD Kabupaten Bojonegoro. Mereka mengeluhkan terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan kebijakan yang dirasa tidak memihak pada K2.
Portal SSCN.bkn.go.id adalah portal yang dinantikan para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Portal ini bisa diakses mulai pukul 13.00 Wib, Rabu (19/9/2018).
Kesempatan Honorer Kategori II (K2) yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirasa semakin tipis, setelah diterbitkannya Permenpan RB nomor 36 tahun 2018 tentang kriteria penetapaan kebutuhan calon PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018. Sehingga K2 di Kabupaten Bojonegoro meminta Pemkab Bojonegoro untuk mengusulkan ke pemerintah pusat agar kebijakan tersebut dibatalkan.
Adanya informasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), membuat para guru honorer kategori II (K2) hanya bisa gigit jari. Sehingga mereka yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori II (FHK2) Kabupaten Bojonegoro mengadu ke DPRD, Senin (17/9/2018) sore.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro menegaskan, rekrutmen CPNS untuk honorer Katagori 2 (K2) hanya bisa diikuti mereka yang berusia maksimal 35 tahun.
Kepastian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kian terang benerang. Pasalnya, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, saat ini mengambil formasi CPNS di BKN Regional II Jawa Timur, Rabu (12/9/2018)
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bojonegoro telah menerima ketetapan resmi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait jumlah kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Kota Ledre.
Pemkab Bojonegoro benar-benar mempersiapkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang rencananya digelar tahun 2018 ini. Pemkab mengalokasikan anggaran senilai Rp.22,6 miliar, untuk gaji CPNS baru nantinya.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengumumkan hasil akhir seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2017. Hal itu tercantum dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Pengarah Panselnas, Nomor: B/689/S.SM.01.00/2017, tanggal 30 November 2017, perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang Pengadaan CPNS Tahun 2017.