Untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Legeslatif (Bacaleg) Kabupaten Bojonegoro, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari RSUD Sosodoro Djatikusumo Bojonegoro.
Meskipun Pemilihan Legislatif (Pileg) akan berlangsung pada tahun 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro sudah membuka pendaftaran tanggal 4 sampai 17 Juli 2018. Perlu diingat, bagi mereka yang terlibat kasus korupsi, KPU memastikan tidak boleh daftar pada Pileg tahun 2019.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mempermasalahkan pelantikan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kalitidu, Hariyono. Pasalnya, Hariyono dinyatakan lolos seleksi padahal sempat masuk DCT (Daftar Calon Tetap) pada pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 yang lalu.
Bagi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya, nama Abdul Wahid sudah tidak asing lagi. Sebab, ia dua periode menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro mulai 2004-2009 menjadi anggota dan tahun 2009-2014 menjadi wakil ketua, serta pada pemilu pertama di era reformasi tahun 1999 pernah juga mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD Provinsi Jatim untuk wilayah Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik.
Meskipun proses klarifikasi dukungan bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah berlangsung. Namun berbeda dengan pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD yang baru dibuka 4 Juli 2018 dengan didaftarkan partai politik (Parpol).
Menjelang persiapan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro sudah mulai membuka pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg). Pendaftaran menjadi wakil rakyat dari partai berlambang Mercy di Kota Ledre dilakukan selama sebulan.