Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro jangan sampai menambah hari libur dan cuti Idul fitri.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menyerahkan Surat Keputusan (SK) pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2024. SK pensiun diberikan kepada 34 PNS di lingkungan Pemkab Bojonegoro.
Sebanyak 28 pejabat Administrator di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dimutasi. Selain itu, juga terdapat 43 pejabat pengawas dan Kepala Sekolah yang dimutasi, Kamis (29/2/2024).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pensiun Pegawai Negeri Sipil periode 1 Januari 2024. SK pensiun diberikan kepada 49 PNS di Pendopo Malowopati Bojonegoro.
Siap-siap, 2024 Pemerintah Buka 2,3 Juta Formasi CPNS
Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah mengumumkan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 Jumat 22 Desember kemarin. Sementara untuk peserta yang lulus seleksi PPPK akan melanjutkan tahapan pengisian pppDaftar Riwayat Hidup Nomor Induk (DRH NI) PPPK.
Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bojonegoro diduga tidak netral. Melihat ada dugaan ASN tidak netral, PJ Bupati Bojonegoro akan segera membentuk tim satuan tugas (satgas) Pemilu 2024.
Pemkab Bojonegoro melalui Bakesbangpol selenggarakan kegiatan Pendidikan Politik bagi ASN, Non ASN, Kepala Desa dalam mendukung pelaksanaan pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2024 di Bojonegoro.
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Bojonegoro diduga menggalang dukungan terhadap salah satu peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
.jpg)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Bakesbangpol , menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Politik bagi ASN, Non ASN, Kepala Desa dalam mendukung pelaksanaan pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2024 di Bojonegoro, yang dilanjutkan dengan penandatanganan ikrar Komitmen Netralitas ASN, Non ASN, Kepala Desa dalam mendukung sukses Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2024.