Pasca libur panjang lebaran Idulfitri 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bentuk tim inspeksi mendadak (Sidak) untuk mengecek kehadiran para aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Bojonegoro, Selasa (8/4/2025).
Sebanyak 12.595 aparatur sipil negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menerima tunjangan hari raya (THR) senilai Rp59 Miliar. THR tersebut, diambilkan dari APBD Bojonegoro tahun 2025.
Kementerian Agama hari ini mengumumkan hasil seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) bagi pelamar tenaga Non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah (PPPK Tahap 2). Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, ada lebih dari 23 ribu peserta yang diumumkan lolos seleksi administrasi.
Pemerintah telah mengumumkan kenaikan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan berlaku mulai Februari 2025. Kenaikan sebesar 8 persen ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024.
Untuk sukses, memang dibutuhkan perjuangan. Termasuk perjuangan untuk mendapatkan NIP (Nomor Induk Pegawai) yang dijalani oleh Nur Qoyyimah, peserta asal Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Ribuan peserta seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Kemenag Jatim) melaksanakan tahapan akhir, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Non CAT (Computer Assisted Test).
Selama beberapa hari, ribuan peserta seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Kemenag Jatim) melaksanakan tahapan akhir, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Non CAT (Computer Assisted Test).
Polres Bojonegoro kembali melanjutkan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang iklan media di lingkup Pemkab Bojonegoro. Kini, dua orang pejabat diperiksa Satreskrim Polres Bojonegoro, Kamis (3/10/2024)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menggelar sosialisasi promosi program studi Magister, Doktor dan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Bojonegoro.
Kasus perceraian di Bojonegoro bukan hanya dialami masyarakat biasa. Tak sedikit sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadapi kasus serupa. Sesuai data dari Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, tercatat ada 12 pasangan diputuskan gagal membangun rumah tangga. Faktor ketidakpuasan di ranjang tercatat menjadi alasan terbanyak dalam ajuan cerai.