Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto berpesan ASN harus bisa menjembatani dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta ASN dan anggota Korpri harus mengikuti perkembangan yang ada di kabupaten lain agar mengetahui sejauh mana perkembangan kebijakan yang sudah dijalani.
Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau UU ASN. Beleid ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Oktober 2023.
Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 diselenggarakan Pemkab Bojonegoro diserbu antusias oleh masyarakat. Meski sebelumnya sempat dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran oleh BKN setempat.
Sebanyak 27 ASN yang rata-rata laki-laki mengajukan proses perceraian di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro. Mereka mengajukan cerai dengan alasan karena tidak mendapatkan izin poligami dari istri pertama.
Forum Kajian Pojok Bangilan, Kabupaten Tuban menggelar seminar pengenalan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkumham atau tepatnya profesi sipir yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Minggu (24/9/2023).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memastikan akan membuka seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Tahun ini, Pemkab Bojonegoro hanya membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memastikan akan membuka seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Tahun ini, Pemkab Bojonegoro hanya membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wajah-wajah bahagia terpancar dari 2.172 orang yang berkumpul di alun-alun Bojonegoro kala itu. Mereka adalah penerima SK Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional guru dan teknis untuk formasi tahun 2022 di lingkup Pemkab Bojonegoro.
Sebelumya Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat sebanyak 1.921 peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada 2022 mengundurkan diri.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) untuk melakukan reformulasi dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama. Terkait hal ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi kebijakan