Pemkab Bojonegoro telah menetapkan pagu belanja APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 6,49 triliun. Angka ini merupakan hasil penyesuaian postur belanja setelah melalui proses evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda APBD TA 2026.
Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 nyaris mencapai target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Dari target 80 persen, Pemkab berhasil menyerap 79 persen.
Pemkab Bojonegoro terus memperkuat layanan dasar bagi masyarakat desa melalui pengadaan mobil siaga. Pada tahun 2025 ini, Pemkab Bojonegoro telah merealisasikan pengadaan 33 unit mobil siaga desa. Sehingga kini total 419 desa di Bojonegoro telah memiliki mobil siaga untuk menunjang pelayanan bagi warga.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro optimis belanja APBD 2025 mencapai 80% atau Rp6,2 triliun dari total APBD 2025 Rp7,8 triliun di akhir tahun. Sedangkan pagu belanja pada APBD 2026 sebesar Rp6,49 triliun.
Gedung Puskesmas Tanjungharjo yang berlokasi di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, terancam mangkrak. Sebab, gedung yang telah rampung dan menghabiskan Rp8,4 Miliar ini, diam-diam berdiri diatas kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bojonegoro tahun 2026 dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) terdapat selisih anggaran hampir Rp1 Triliun, tepatnya Rp926 miliar.
Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menghitung ulang kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyesuaikan rencana kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan pembangunan daerah akan tetap berjalan dengan baik. Adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA ) yang mencapai Rp 3 triliun di Tahun Anggaran (TA) 2025 menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran di 2026. Kebijakan ini bentuk rencana dalam menyikapi transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pusat yang berkurang 30 persen dari APBD atau Rp 1,2 triliun.
Mantan Bupati Bojonegoro, Suyoto, angkat bicara soal fenomena Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang tinggi dan terus berulang dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Besarnya dana yang masih mengendap di APBD Bojonegoro disorot tajam oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Bahkan, ia mengkritik tajam terhadap fenomena dana daerah yang mengendap dalam jumlah besar di akhir tahun anggaran.