Kabupaten Bojonegoro telah menerima kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) sejak tahun 2019. Jumlahnya tidak main-main, selama hampir 7 tahun ini sekitar Rp14,3 triliun.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengkritik serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang baru menyentuh presentase 37 persen, atau hanya Rp2,8 Triliun dari total Rp7,8 Triliun.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKK Desa) yang bersifat khusus tahun anggaran 2025. Sosialisasi yang diikuti perwakilan dari 336 desa ini digelar Jumat (12/9/2025) di Pendopo Malowopati, Pemkab Bojonegoro.
Kabupaten Bojonegoro dipilih menjadi salah satu lokasi pelaksanaan studi lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VI dan VII Pola Kontribusi yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur pada Senin (11/8/2025) hingga Rabu (13/8/2025).
Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 baru terserap 21,01 persen, atau senilai Rp1,1 Triliun dari total anggaran senilai Rp7,9 Triliun. Jumlah tersebut berdasarkan per tanggal 18 Juni 2025 lalu.
Kabupaten Bojonegoro, memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi (Migas) yang menghasilkan kucuran dana bagi hasil (DBH) rata-rata Rp1,3 triliun per tahun. Dalam mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkab setempat mampu membangun infrastruktur baik jalan, jembatan, dan program prioritas lainnya termasuk penanggulangan kemiskinan.
Kabupaten Bojonegoro tengah meraih penghargaan sebagai kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi APBD Tahun 2022 peringkat pertama tingkat Kabupaten se- Indonesia, dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kamis pagi (16/3/2023) di Hotel Mercure Convention Centre Ancol Jakarta Utara.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro Jawa Timur terus berusaha meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Salah satu langkah yaitu dengan meningkatkan anggaran pendidikan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro.
Setelah melalui tahapan pembahasan dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bersama tim anggaran Pemkab Bojonegoro dan badan anggaran DPRD. Eksekutif dan legislatif menyepakati APBD 2021 sebesar Rp6,2 triliun.