APBD Bojonegoro Baru Terserap 37 Persen, DPRD Sebut Serapan Tak Berkualitas

Reporter: Rizki Nur Diansyah

blokBojonegoro.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengkritik serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang baru menyentuh presentase 37 persen, atau hanya Rp2,8 Triliun dari total Rp7,8 Triliun.

Data tersebut, merupakan data yang diterima para legislator dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, per akhir September 2025.

Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar mengungkapkan, seretnya serapan anggaran ini, menjadi tanda lemahnya kualitas tata kelola anggaran pemerintah daerah. Kondisi tersebut dinilai memberi dampak langsung pada melambatnya roda perekonomian masyarakat.

“Kami sudah berkali-kali mengingatkan dan mendorong Pemkab agar segera mempercepat penyerapan program sekaligus melakukan evaluasi terhadap OPD yang serapannya rendah,” ungkap Umar, Rabu (1/10/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, serapan yang tidak berkualitas berimbas pada macetnya pembangunan, dan meningkatnya potensi keterlambatan proyek, hingga tidak optimalnya program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

“Kalau serapan hanya dikebut di akhir tahun, manfaatnya tidak akan maksimal. Ekonomi rakyat justru stagnan,” tegas Umar.

Tak hanya itu, Sekretaris DPC PKB Bojonegoro ini turut mengingatkan, dimana APBD seharusnya berfungsi sebagai instrumen utama penggerak ekonomi daerah, dan bukan sekadar angka di atas kertas saja.

“Ini soal kesejahteraan masyarakat. Jika program lambat berjalan, maka perputaran ekonomi di Bojonegoro juga ikut terhambat,” pungkasnya.

Sekadar diketahui pula, berdasarkan paparan serapan APBD tahun 2025 yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kabupaten Bojonegoro menduduki urutan ke 20 se-Tanah Air, dengan serapan terendah sepanjang tahun 2025. [riz/mad]