Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro belum menetapkan tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang Inspektorat Bojonegoro dalam penggunaan anggaran tahun 2015-2017 senilai Rp8 miliar. Saat ini, pihak Kejari masih ingin mempertajam saksi-saksi.
Saat ini pelayanan publik menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang baik. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bojonegoro beriinisiatif membuat Mall Pelayanan Publik.
Polemik status tanah yang sekarang didirikan Kantor Kecamatan Baureno, diduga belum beres. Pasalnya ahli waris pemilik tanah, Moch. Shohib Bulqhoir, warga Desa/Kecamatan Baureno dengan barang bukti surat kepemilikan tanah tetap menuntut keadilan status tanah tersebut.
Sunan (59) Warga Jalan Sumpil 1, nomor 55, RT.003/RW.004 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, yang sempat diduga kabur beberapa waktu lalu, kini telah kembali ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kalas II A Bojonegoro, kemarin Selasa (8/1/2019).
Kabar terkait salah satu tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II A Bojonegoro kabur, pihak Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Dodik Mahendra membenarkan terkait hal itu.
Faktor cuaca yang tidak menentu akan turunnya hujan di Kabupaten Bojonegoro, membuat sejumlah petani harus menunda masa tanam padi. Dengan kondisi seperti itu, tentu bisa mempengaruhi hasil produksi padi saat panen.
Teka-teki tahanan yang kabur kini mulai ada titik terang. Humas Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, Isdaryanto membenarkan adanya hal itu.
Bencana Tsunami dan longsor yang melanda Selat Sunda dan Lampung menjadi duka bangsa Indonesia. Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro adakan penggalangan dana.
Selama dua jam, yakni pukul 11.00-13.00 WIB, Minggu (6/1/2019), Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro menggelar aksi penggalian dana. Kegiatan tersebut untuk membantu korban bencana tsunami di Banten dan Lampung.
.jpg)
Anggaran Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) yang bersumber dari APBD Jatim 2018 untuk guru madrasah diniyah dan santri se-Jawa Timur mencapai Rp11,5 miliar memang sudah bisa dicairkan oleh lembaga masing-masing. Namun, sangat disayangkan dari total itu ada Rp212 juta lebih yang tidak bisa dicairkan untuk 12 Madin.