12 Lembaga Madrasah Diniyah (Madin) dipastikan tak akan mendapat Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) tahun 2018. Hal itu disebabkan karena lembaga itu masih ada beberapa kesalahan teknis, sehingga pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Bojonegoro tidak bisa mencairkan bantuan.
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden telah direkap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bojonegoro, Rabu (3/12/2019).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro telah mengumumkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Kamis (3/12/2018).
Bicara tentang makanan Nusantara tentu tidak akan ada habisnya. Salah satunya adalah kue puthu bambu, yang masih banyak peminatnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bojonegoro, Hanafi, enggan membeberkan anggaran Dana Hibah dan Bansos APBD 2018 lembaga pendidikan menengah SMA/SMK/MA Swasta. Alasannya, tidak mengetahui jumlah anggarannya.
Sebagai rangkaian tahapan proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro menerima laporan dana kampanye dari partai dan juga Tim Sukses (Timses).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro bukan tanpa alasan mengeluarkan Legal Opini (LO) terkait penerimaan Dana Hibah APBD 2018 kepada lembaga pendidikan menengah SMA/SMK/MA Swasta. Namun ada dasar hukum tertentu yang menjadi acuan.
Legal Opini (LO) yang diminta dan sudah dijawab oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, hanya berkaitan dengan penerimaan Dana Hibah APBD tahun 2018 kepada lembaga pendidikan menengah SMA/SMK/MA Swasta.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mendorong supaya tahun 2019 ini tidak ada parkir yang dilelang atau ada parkir di luar Parkir Berlangganan.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari setempat, membenarkan telah mengeluarkan suarat Legal Opini (LO) terkait Dana Hibah dan Bansos 2018.