Sosialisasi untuk masyarakat menggunakan e-filling masih terus digelontarkan. e-Filing melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), merupakan sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi WP.
Adanya peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pengenaan pajak penghasilan (PPh), Pasal 22 untuk pembelian emas batangan sudah berjalan sejak awal Oktober lalu, tidak sedikit para pedagang emas mengeluhkan kebijakan tersebut.
Pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai diberlakukan, Senin (23/10/2017) di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Rencananya proses pengurusan surat kendaraan yang diringankan itu sampai tanggal 28 Desember 2017 mendatang.
Publik dibuat kaget dengan pengumuman pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk pembelian emas batangan. Hal itu mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Tetapi peraturan pembelian emas itu masih banyak belum dipahami masyarakat maupun pedagang emas di Bojonegoro karena belum adanya sosialisasi.
PT Pertamina EP anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan merupakan Kontraktor Kontrak Kerjasama dibawah naungan SKK Migas, menunjukkan komitmennya untuk mendukung ketahanan energi Indonesia.
Untuk meredam keresahan wajib pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur II melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Selasa (17/8/2017) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro di aula yang terletak di lantai III. Hadir dalam acara Direktur Trasformasi Bisnis, Hantriono Joko Susilo, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur II Neilmaldrin Noor, dan Anggota Komisi XI DPR RI Anna Muawannah serta sejumlah Wajib Pajak (WP).
Ajakan untuk nikah muda rupanya sedang menjadi keramaian di media sosial. Hingga saat ini, terdapat 92 ribu tagar nikahmuda dan puluhan akun yang berbau nikah muda di instagram.
Keberadaan rumah kos tak bayar pajak masih menjadi masalah bagi Badan Pendapatan Daerah (Bappeda). Meski sudah sering dilakukan operasi, namun masih banyak yang mengganjal, hal itu yang membuat Bappeda mulai mengintensifkan wajib pajak rumah kos.
Adanya wacana pajak bagi usaha rumah kos, ternyata membuat penyewa kos ketar-ketir akan adanya kenaikan untuk sewa kamar. Pasalnya belum ada pajak kos saja biaya untuk sewa kamar kos mewah satu bulan sudah tinggi.
Wacana terkait pajak kos sangat didukung Ketua Persatuan Hotel dan Resto Indonesia (PHRI) Bojonegoro. Hal tersebut bisa digunakan untuk menghindari adanya kos liar yang saat ini dinilai masih marak di Bojonegoro.