Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, hingga kini telah menarik puluhan kendaraan dinas baik roda 4 maupun roda 2 yang tidak layak pakai atau tidak terawat dan menghapus pajaknya. Kendaraan dinas yang tidak terawat nantinya akan ditarik dan akan disimpan di Gudang Aset Pemkab Bojonegoro yang ada di Jalan Pattimura Bojonegoro.
Operator proyek strategis nasional Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB), PT Pertamina EP Cepu dinobatkan sebagai KKKS penyumbang pajak migas 2018 terbesar. Yakni sejumlah Rp 8,08 triliun dalam penghargaan Apresiasi untuk Sahabat. Cooperative Compliance Program yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Pemkab Bojonegoro melaunching dan sosialisasi E-BPHTB (bea peralihan hak atas tanah dan Bangunan) serta penandatangan MoU antara Pemkab Bojonegoro dengan KPP Pratama Kabupaten bojonegoro di produktif room lantai 4 gedung Pemkab Bojonegoro.
Pagi tadi, dua truk tangki milik PT Pertamina sekitar pukul 05.00 WIB Senin (18/3/2019) dikabarkan dibajak. Truk tangki yang diambil paksa orang tak dikenal itu berukuran 32 Kilo Liter (KL) dan memuat biosolar.
Target Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro di tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 lalu. Bisa terlihat di tahun 2018 lalu menargetkan sebesar Rp678 miliar, sedangkan di tahun 2019 ini turun menjadi Rp536 M.
Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah menyusun big planning untuk mewujudkan sebagai semangat kemandirian keuangan daerah.
Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang atau Lokasi Bagi Pemenang Penyedia Barang dan Jasa di Kabupaten Bojonegoro dilakukan sebagai langkah penyelarasan penyelenggaraan pemerintahan pada aspek pengadaan barang atau jasa.
Target perolehan pajak daerah Kabupaten Bojonegoro tahun ini mencapai Rp99 miliar atau meningkat 25,31 persen dibandingkan tahun 2018 induk yang hanya sebesar Rp79 miliar.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan sumber pendanaan. Hal itu, dikatakan Bupati Bojonegoro, Dr H Anna Mu'awanah.
Pencetakan massal SPPT PBB P2 tahun 2019 dilakukan di ruang Angling Dharma, Jumat (11/1/2019). Dihadiri Bupati Bojonegoro, Jajaran Forpimda, Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Bojonegoro.