Menjelang pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, santer terdengar adanya suap untuk lolos seleksi. Terkait hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Mitro'atin meminta agar masyarakat melapor jika mengetahui hal itu dengan disertai barang bukti.
Akumulasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bojonegoro hingga September 2017, mencapai Rp.6,6 miliar dari total pagu Rp.26,7 miliar.
Setelah proses pendaftaran untuk pengisian perangkat desa serentak ditutup beberapa waktu lalu, hingga kini tim dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih menunggu Verifikasi berkas para pendaftar yang lolos. "Kita masih menunggu pro
Beberapa desa yang menyelenggarakan pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, sudah mulai terdengar lantang adanya pungutan. Bahkan Bupati Bojonegoro, Suyoto sudah mendengar adanya pungutan yang menjanjikan lolos menjadi perangkat desa.
Untuk mensukseskan pengisian perangkat desa yang akan digelar, seluruh tim panitia pengisian perangkat diundang untuk menghadiri penandatanganan kerjasama Universitas Semarang (Unes) yang dilaksanakan di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Kamis (28/9/2017) siang.
Meskipun sudah dibuka pendaftaran pengisian perangkat desa, beberapa desa tidak lebih dua calon perangkat desa yang mendaftar. Jika sampai perpanjangan pendafataran dibuka, masih tidak ada pendaftar dipastikan pengisian perangkat ditunda.
Jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) dan Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan) menjadi jabatan yang paling diminati dalam seleksi pengisian perangkat desa di Bojonegoro tahun 2017 ini. Dua jabatan itu mendapat pendaftar paling banyak dibanding jabatan yang lain.
Antusiasme warga dalam mengikuti pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sangat tinggi. Terbukti masyarakat yang mengurus persyaratan sebagai syarat mendaftar membeludak di Polres maupun Pengadilan Negeri. Sehingga DPRD Kabupaten Bojonegoro mengharapkan agar kepercayaan masyarakat tidak dicederai.
Guna menjaga kredebilitas saat pelaksanaan pengisian perangkat desa agar tidak terjadi kecurangan jual beli jabatan, butuh peran masyarakat untuk mengawal pelaksanaannya. Sehingga, rekrutmen perangkat berjalan lancar.
Berbagai pihak berkomitmen mengawal pelaksanaan pengisian perangkat desa serentak pada tahun 2017 ini, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro.