Sampai jelang pelaksanaan ujian perangkat desa serentak berlangsung, banyak pihak bertanya-tanya terkait dengan sosok Khamim. Sebab Sekretaris Desa (Sekdes) Sambiroto, Kecamatan Kapas, Bojonegoro itu juga Ketua Tim Pengisian Perangkat desa setempat.
Polemik mengenai kedatangan Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro ke Universitas Negeri Semarang (UNNES) masih bergulir. Dugaan ada hal yang kurang pantas dibuka pertama kali oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto.
Riuh jelang ujian pengisian perangkat desa serentak se-Kabupaten Bojonegoro, makin terasa. Termasuk munculnya surat pernyataan Panitia Pengisian Perangkat se-Kecamatan Kepohbaru, terkait tuntutan transparansi.
Pengamanan untuk ujian pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro 26 Oktober mendatang tidak main-main. Polres Bojonegoro bahkan mengerahkan 343 polisi untuk menjaga agar kegiatan berjalan lancar. Hal itu disampaikan saat rapat bersama di Creative Room lantai 4 gedung baru Pemkab Bojonegoro.
Ditunjuknya Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai pihak ketiga pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro menimbulkan keraguan. Apalagi adanya pemberitaan yang ramai mengenai pihak-pihak yang datang dan diduga ada indikasi mau mempengaruhi pihak Unnes, yang ditunjuk membuat dan koreksi soal pengisian perangkat di Kabupaten Bojonegoro.
Menjelang proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, Tim Tingkat Kabupaten semakin riuh dengan adanya anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang menjadi Tim Evaluator menemui Universitas Negeri Semarang (Unnes). Dalam pertemuan di Semarang itu, pihak DPRD tidak bersama Tim Evaluator lainnya seperti IDFoS Indonesia maupun Bojonegoro Institute (BI), tapi bersama perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD) yang tidak mempunyai kewenangan dalam seleksi perangkat desa.
Semakin mendekati ujian pengisian perangkat desa serentak se Kabupaten Bojonegoro, tim-tim di tingkat desa mulai risau. Apalagi, sistem sentralistik di kecamatan mengundang banyak tanda tanya dan kecurigaan. Belum lagi di tingkat kabupaten juga riuh.
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro hingga saat ini masih menunggu instruksi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, terkait keputusan libur tidaknya siswa saat sekolah mereka digunakan untuk pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa secara serentak.
Pelaksanaan ujian perangkat desa akan digelar serentak, nantinya akan dilaksanakan di sekolah masing-masing yang ada di kecamatan. Pelaksanaan ujian tersebut, minimal akan menggunakan satu SMP Negeri di tiap kecamatan.
Kedatangan tim evaluator pengisian perangkat desa yang mendatangi Universitas Negeri Semarang (UNNES), hanya Ketua Komisi A dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro. Padahal, dalam tim tersebut selain legislatif, juga ada IDFoS Indonesia dan Bojonegoro Institute. Namun kedatangan dua legislator tersebut bersama perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD).