Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana AV Sasa, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diumumkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Diana menyatakan mendukung semangat efisiensi energi yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar penerapannya tidak dilakukan secara merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mengingatkan seluruh personel lapangan agar tetap waspada saat puncak arus balik Lebaran 2026 yang kini memasuki fase krusial. Ia mengapresiasi kelancaran arus mudik secara umum. Namun, menurutnya, kewaspadaan petugas tidak boleh menurun, terutama ketika kelelahan mulai dirasakan setelah menjalankan tugas dalam waktu yang panjang.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengecualikan sektor pelayanan dasar dari kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu. Kebijakan tersebut merupakan inisiatif Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai upaya efisiensi energi di tengah fluktuasi harga global serta tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat.
PT Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tetap tepat sasaran. Komitmen itu diwujudkan melalui langkah penertiban terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dinilai tidak menjalankan ketentuan dengan baik, termasuk salah satu SPBU di Kabupaten Jember yang kini tengah dalam proses penanganan terkait dugaan penyimpangan penyaluran Biosolar.
Sepanjang Ramadan hingga Idul Fitri 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan kesiapan pasokan energi guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, pariwisata, serta transportasi darat dan udara. Kesiapan tersebut dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2026 yang bertugas mulai 9 Maret hingga 1 April 2026.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, menegaskan hingga saat ini Kerajaan Arab Saudi belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rilis media, menyusul polemik yang berkembang di masyarakat akibat situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VI dalam rangka meninjau kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, Jumat (6/3/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap kesiapan pasokan energi menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran.
Menyambut Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan kesiapan pasokan energi di seluruh wilayah operasionalnya. Upaya ini dilakukan untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, sektor pariwisata, serta mobilitas transportasi darat dan udara melalui distribusi energi yang andal dan berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mendesak Kementerian Agama Republik Indonesia agar segera membayarkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah sebelum Idul Fitri 1447 Hijriah. Menurutnya, kesejahteraan guru madrasah merupakan tanggung jawab penuh pemerintah pusat melalui anggaran negara. Karena itu, hak guru untuk menerima TPG harus dipenuhi tepat waktu.
Rencana pemberian insentif Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang ditempatkan di daerah mendapat tanggapan dari DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur rumah sakit di daerah.