Cabdin Bojonegoro Buka Suara Soal Dugaan Pungutan SPP di SMKN 1 Baureno
Suasana komplek SMKN 1 Baureno (Foto: istimewa)

Reporter: Rizki Nur Diansyah

blokBojonegoro.com – Polemik dugaan pungutan biaya pendidikan hingga isu penahanan ijazah di SMKN 1 Baureno yang ramai diperbincangkan di media sosial akhirnya mendapat tanggapan dari Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Wilayah Bojonegoro–Tuban.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Bojonegoro–Tuban, Agus Haryono mengungkapkan, pihaknya telah melakukan klarifikasi langsung kepada pihak sekolah menyusul viralnya percakapan yang diduga melibatkan seorang siswa dengan pihak sekolah terkait pembayaran dan pengambilan ijazah.

“Kami sudah melakukan klarifikasi, dan hasilnya seluruh ijazah sudah diserahkan kepada murid, tidak ada penahanan ijazah,” ungkap Agus, Senin (15/6/2026).

Agus menegaskan, sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak diperbolehkan menarik pungutan berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Kebijakan tersebut telah diatur dan menjadi ketentuan yang wajib dipatuhi seluruh satuan pendidikan negeri.

“Terkait SPP, sekolah negeri tidak diperbolehkan melakukan pungutan seperti itu. Kepala Dinas Pendidikan Jatim juga telah menginstruksikan itu sejak lama,” tegasnya.

Meski demikian, Agus menjelaskan bahwa sekolah masih dimungkinkan menerima sumbangan dari orang tua atau wali murid selama bersifat sukarela dan tidak mengandung unsur pemaksaan maupun penetapan nominal tertentu yang memberatkan.

“Jika iuran itu dirasa tidak memberatkan orang tua atau wali murid, maka diperbolehkan. Namun, tidak boleh memaksa dan tidak boleh membebani wali murid,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, percakapan yang diduga melibatkan siswa berinisial P dengan pihak sekolah ramai beredar di media sosial setelah diunggah akun Instagram Lingkar Bojonegoro. Dalam percakapan tersebut muncul keluhan mengenai pembayaran yang disebut sebagai tanggungan selama sekolah, termasuk biaya yang dikaitkan dengan pengambilan ijazah.

Kepala SMKN 1 Baureno, Dedy Widodo, sebelumnya membantah adanya pungutan SPP di sekolahnya. Menurutnya, tidak ada kewajiban pembayaran SPP dan kontribusi yang ada bersifat sukarela bagi wali murid yang mampu.

“Intinya memang tidak ada SPP, sifatnya sukarela bagi yang mampu, dan tidak nagih,” kata Dedy, kemarin (14/6/2026).

Dedy juga memastikan seluruh ijazah siswa telah diserahkan dan tidak ada kebijakan penahanan dokumen kelulusan. Pihak sekolah, lanjut Dedy, juga akan melakukan penelusuran terkait identitas pihak yang terdapat dalam tangkapan layar percakapan yang beredar.

“Belum tahu, siapa (guru) yang terdapat dalam chatting tersebut, baru akan saya konfirmasi besok. Sekarang masih libur kerja,” pungkasnya. [riz/mad]