Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 700/2003/412.100/2026 tentang Pencegahan Pungutan Liar, Gratifikasi, dan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh penyelenggara layanan masyarakat bekerja secara transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk praktik koruptif.
Bersamaan momentum Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-349 tahun 2026, ada kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Melalui program pembebasan denda, wajib pajak dapat melunasi tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2013–2025 tanpa dikenai denda.
Polemik dugaan pungutan biaya pendidikan hingga isu penahanan ijazah di SMKN 1 Baureno yang ramai diperbincangkan di media sosial akhirnya mendapat tanggapan dari Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Wilayah Bojonegoro–Tuban.
Sebuah percakapan dalam aplikasi WhatsApp yang diduga melibatkan seorang siswa SMKN 1 Baureno berinisial P dengan pihak sekolah ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun Instagram Lingkar Bojonegoro @lingkarjonegoro.
Tidak ada salahnya, bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, untuk sejenak bertanya-tanya perihal pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik –dalam hal ini guru, ustaz, ustazah. Mengapa? Minggu (7/6/26) yang lalu, penulis duduk sambil ngopi untuk menyelesaikan layout naskah buku di warung.
12.060 kursi untuk calon siswa SMA dan SMK Negeri se-Kabupaten Bojonegoro telah disiapkan. Tepatnya melalui pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring dan transparan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
12.060 kursi disiapkan untuk calon siswa SMA dan SMK Negeri se-Kabupaten Bojonegoro. Yakni melalui pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring dan transparan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Inspektorat memperketat pengawasan pada proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Langkah ini diambil guna memastikan seluruh tahapan transisi pendidikan anak-anak di Bojonegoro mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP dan SMA bisa berjalan secara objektif, transparan, adil, dan bersih dari segala bentuk praktik koruptif.
Warga di wilayah Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, dibuat gaduh oleh kabar dugaan pungutan liar (pungli) menjelang rekrutmen karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Temayang yang hendak beroperasi.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiat akhirnya buka suara perihal dugaan jual beli rekrutmen karyawan di RSUD Temayang yang bakal segera beroperasi.