Pasca beberapa Kepala Sekolah (Kasek) baik jenjang SMA/SMK/MA/SMP maupun MTs mengadu ke DPRD Bojonegoro kemarin, perwakilan rakyat langsung bergerak. Sebab, tidak ada alasan untuk menahan untuk bantuan tak cair.
Beberapa Kepala Sekolah baik jenjang SMA/SMK/MA/SMP maupun MTs mengadu ke DPRD Bojonegoro, Selasa (11/12/2018) guna menanyakan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, yang tidak mencairkan dana bantuan diberikan oleh pihak Pemkab Bojonegoro kepada puluhan sekolah. Padahal selama ini pihak sekolah telah melakukan pembangunan sekolah tersebut dengan hutang material.
Dari kacamata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Anam Warsito, antara Perhutani dan masyarakat kawasan hutan tidak begitu harmonis.
Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tahun 2019, Partai Nasdem menargetkan raih 5 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro. Sehingga kader yang menjadi perwakilan setiap Daerah Pilihan (Dapil) harus bisa meraih hasil maksimal.
Nama Mr. Black tidak asing bagi pendukung Persibo. Pasalnya dengan kostum khas yang dikenakannya, Mr.Black kerap bersemangat berdiri di atas pagar seraya menyemangati tim idoalanya. Pria yang diketahui bernama asli Aziz itu tidak pernah absen memberikan semangat buat Persibo Bojonegoro.
Kelayakan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi kelas I Tanjung Perak di Bojonegoro menjadi kantor Imigrasi mendapat dukungan DPRD Kabupaten Bojonegoro. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sigit Kushariyanto.
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro yang diselenggarakan hari ini, Rabu, (21/ 11/2018) di Aula Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, dimulai tidak tepat waktu alias molor,karena anggota Dewan yang hadir belum memenuhi kuorum atau jumlah minimum anggota yang dipersyaratkan harus hadir dalam rapat .
Pemahaman HIV-AIDS di Kabupaten Bojonegoro dimungkinkan akan meningkat, setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro tahun 12 tahun 2017 tentang penanggulangan HIV-AIDS dan tubercolosis. Sehingga peran serta masyarakat harus ditingkatkan dalam penanggulangan dan pencegahan HIV.
Dengan format acara berbentuk Focus Grup Discussion (FGD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Komisi B bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UKM), Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bojonegoro tentang pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, Rabu (7/11/2018).
Melihat kondisi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro yang memprihatinkan, membuat wakil rakyat segera mengambil langkah. Termasuk mengusulkan pembangunan gedung baru di tahun 2019, dengan anggaran Rp 75 miliar.