- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro diharapkan lebih optimal. Hal itu semestinya bisa dilakukan dengan perbaikan-perbaikan dan terobosan program dari tahun-tahun sebelumnya.
Meskipun pelaksanaan proyek yang sudah selesai dikerjakan pihak ketiga, tetapi para kontraktor yang mengerjakannya masih gigit jari. Pasalnya mereka belum dibayar oleh Pemkab, sehingga DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta Pemkab segera membayarkan utang tersebut.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sigit Kushariyanto mengatakan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 sebesar Rp2,3 triliun tersebut akan dianggarkan di APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2019.
Laga ekshibisi antara DPRD Bojonegoro FC melawan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) FC berakhir imbang 3-3 di Stadion H. Letjen Sudirman Bojonegoro, Kamis (20/12/2018).
Meski dewan tidak bisa menjamin para Pegawai Tidak Tetap (PTT) tenaga kesehatan Bojonegoro jadi CPNS, tapi ada angin segar berhembus yang bisa membuat para PTT Kesehatan tersenyum.
200-an anggota Forum Pegawai Tidak Tetap (FPTT) tenaga kesehatan Bojonegoro melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro di ruang paripurna DPRD setempat, Kamis (20/12/2018). Mereka meminta status PTT Kesehatan Bojonegoro diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Disamping itu, saat rekrutmen CPNS tahun ini kebanyakan tenaga kesehatan terhambat usia.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sigit Kusharianto yang didampingi Kadinkes, BKPP serta Komisi C DPRD Bojonegoro, saat menemui Forum Pegawai Tidak Tetap (FPTT) tenaga kesehatan Bojonegoro untuk audiensi tidak bisa berbuat banyak.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mendorong pencairan dana hibah untuk lembaga pendidikan MTs/SMP dan SMA/MA/SMK swasta.
Menindaklanjuti pengaduan beberapa kepala sekolah, pimpinan dewan mengumpulkan komisi dan fraksi, Rabu (12/12/2018) siang. Pertemuan di ruang ketua DPRD berlangsung tertutup, bahkan pintu ruangan dikunci.
Pasca beberapa Kepala Sekolah (Kasek) baik jenjang SMA/SMK/MA/SMP maupun MTs mengadu ke DPRD Bojonegoro kemarin, perwakilan rakyat langsung bergerak. Sebab, tidak ada alasan untuk menahan untuk bantuan tak cair.