Banyak hal yang didiskusikan dalam forum pertemuan pemimpin muda se-Asia di Bangkok Thailand. Mulai kondisi sosial, kesehatan, pendidikan dan yang lainnya menjadi topik isu untuk mengembangkan generasi muda.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan, bertempat di Pendopo Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (27/10/2018).
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kepemudaan telah ditetapkan pada rapat paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro, pada hari Jumat (26/10/2018).
Proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khususnya Tenaga Guru Honorer K2 (THK2) di Bojonegoro diduga mengalami ketidaksesuaian administratif antara Permenpan RB dan BKN pusat. Oleh karena itu, belasan THK2 Bojonegoro, Selasa (9/10/2018) mendatangi Kantor DPRD Bojonegoro, untuk mengadukan hal tersebut.
Pengembangan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya perencanaan maupun konsep yang bagus. Namun payung hukum, Peraturan Daerah (Perda) perlu dibuat untuk mengembangkan koperasi tersebut.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Bojonegoro melakukan audiensi dengan Kepala Desa Glagahwangi, Tim Seleksi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Selasa (18/9/2018) di ruang DPRD Bojonegoro.
Selain menyoal kebijakan pemerintah pusat dengan adanya rencana seleksi CPNS, honorer kategori II (K2) juga menyinggung peraturan Bupati 22 tahun 2017 tentang rekrutmen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK), mengisyaratkan bahwa akan dibukanya rekrutmen PPPK di Bojonegoro.
Setelah proses pembahasan panjang dalam rapat bersama badan anggaran DPRD dan Pemkab Bojonegoro. Disepakati Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Bojonegoro 2019, mencapai Rp 3,6 triliun lebih termasuk disingkronkan dengan program Bupati terpilih.
Setelah DPP Partai Golkar menurunkan rekomendasi terkait persetujuan PAW Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, termasuk ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro yang akan dijabat Sigit Kushariyanto. Tetapi sekretariat dewan masih menunggu surat dari DPD II Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro.
Setelah pimpinan ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro yang menjadi milik fraksi partai Golongan Karya (Golkar) terjadi kekosongan, dimungkinkan akan diisi Sigit Kushariyanto. Pasca akan diterimanya rekomendasi DPP partai beringin, Senin (27/8/2018) besok di Kantor DPD I Provinsi Jawa Timur.