Cerai Usai 17 Tahun Kerap Terjadi di Bojonegoro, Pernikahan Dini jadi Biang Kerok
Ilustrasi anak usia dini melangsungkan pernikahan (Foto: istimewa)

Reporter: Rizki Nur Diansyah

blokBojonegoro.com – Fenomena cerai di usia 17 tahun masih bermunculan di Kabupaten Bojonegoro. Pernikahan usia dini diduga menjadi biang kerok munculnya perceraian tersebut, selama tiga tahun terakhir.

Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bojonegoro, pada tahun 2024 tercatat 5 pihak penggugat dan 4 pihak tergugat dengan usia termuda 17 tahun, sehingga total kasus mencapai 9 perkara.

Angka tersebut mengalami perubahan pada tahun 2025. Jumlah penggugat meningkat menjadi 7 orang, sedangkan pihak tergugat tercatat 1 orang, dengan total 8 kasus perceraian pada kategori usia tersebut.

Sementara pada tahun 2026, dalam periode Januari hingga Maret lalu, tercatat sudah ada 2 penggugat.

Panitera PA Bojonegoro, Sholikin Jamik mengungkapkan, fenomena perceraian pada usia sekolah tidak sekadar persoalan rumah tangga biasa. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan masih rendahnya kesiapan pasangan muda dalam menjalani kehidupan pernikahan.

“Banyak pasangan muda hanya siap secara biologis, tetapi belum memiliki kesiapan mental, ekonomi, dan pemahaman agama yang cukup,” ungkap Sholikin Jamik.

Sholikin menjelaskan, tak sedikit pernikahan usia muda dipicu oleh kehamilan di luar pernikahan. Kondisi tersebut mendorong pasangan untuk segera menikah melalui pengajuan dispensasi kawin (Diska) sebagai solusi cepat, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Akibatnya, pernikahan yang terbentuk cenderung rapuh dan rentan terhadap konflik rumah tangga.

Dari sisi ekonomi, lanjut Sholikin, sebagian besar pasangan muda juga belum memiliki pekerjaan tetap atau sumber penghasilan yang memadai. Kondisi ini memicu tekanan dalam rumah tangga dan sering berujung pada perceraian. Selain itu, ketidaksiapan mental juga menjadi faktor dominan.

"Pasangan usia dini umumnya belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga," ujarnya.

Selain faktor ekonomi dan mental, aspek pemahaman agama juga menjadi sorotan. Pernikahan yang terjadi karena kondisi darurat, seperti kehamilan di luar nikah, dinilai telah melanggar nilai dasar yang seharusnya menjadi fondasi dalam membangun keluarga.

Fenomena perceraian usia sekolah juga menimbulkan dampak sosial yang tidak kecil. Status janda dan duda muncul pada usia yang sangat muda, yang tidak hanya berdampak secara psikologis bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga mempengaruhi lingkungan sosial di sekitarnya.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA), Nafidatul Himah mengatakan, tingginya perceraian usia sekolah tidak bisa dilepaskan dari praktik dispensasi pernikahan yang masih kerap terjadi.

Menurutnya, banyak pasangan yang menikah pada usia anak, sebelum benar-benar siap secara matang membangun rumah tangga.

"Berbagai persoalan pun mudah memicu pertengkaran, mulai dari tekanan ekonomi, ketidakmatangan dalam mengambil keputusan, hingga potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)," kata Hima sapaanya.

Hima menjelaskan, dalam forum hearing bersama Bupati Bojonegoro yang melibatkan sejumlah instansi terkait, seperti DP3AKB, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, disampaikan usulan agar proses dispensasi nikah tidak lagi diberikan secara mudah tanpa pertimbangan menyeluruh.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah kewajiban adanya rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait kesiapan reproduksi calon pengantin usia anak.

"Jika dari hasil pemeriksaan dinyatakan belum siap, maka permohonan dispensasi seharusnya tidak diloloskan,” tegas Hima.

Pengetatan aturan dispensasi nikah tersebut, lanjut Hima, diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini yang selama ini menjadi salah satu faktor utama tingginya perceraian di kalangan usia anak.

"Jika regulasi ini diterapkan secara konsisten, maka risiko perceraian di usia sekolah diharapkan dapat ditekan, karena pernikahan hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar telah siap secara fisik, mental, dan sosial," pungkasnya. [riz/mad]