Skip to main content

Category : Tag: Wakil


Meritokrasi dalam Tata Kelola Ditjen Pesantren Ditekankan oleh Wamenag

Wakil Menteri Agama menekankan pentingnya penerapan prinsip meritokrasi dalam tata kelola Direktorat Jenderal Pesantren. Penataan pejabat dan pengembangan talenta, menurutnya, harus berbasis kompetensi, integritas, dan rekam jejak, bukan praktik transaksional. Hal ini disampaikan dalam pembahasan distingsi Direktorat Jenderal Pesantren, di Bandung, Jawa Barat.

Berita foto

Momen Ikrar Pengurus INSPIRA RISBO

Pengurus Inspirasi Akademisi dan Periset Bojonegoro (INSPIRA RISBO) resmi dilantik di Andrawina Ballroom Aston City Hotel Bojonegoro, Jumat (10/4/2026). Prosesi pelantikan ditandai dengan pembacaan ikrar, pengalungan stola, serta penyematan pin oleh dewan pembina dan pengarah.

Pemkab Bojonegoro

Operasi Pasar LPG 3 Kg Terus Dilakukan di Bojonegoro, Pastikan Distribusi Tepat Sasaran dengan Harga Sesuai HET

Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga kembali mengambil langkah proaktif untuk memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat. Pada Senin (30/03/2026) kemarin, pemerintah menggelar Operasi Pasar khusus LPG 3 kg bersubsidi secara serentak di dua lokasi strategis yaitu di Kecamatan Dander dan Kecamatan Padangan.

Perlindungan Sawah untuk Kembangkan Sektor Pangan di Tengah Ancaman Krisis Global

Pemkab Bojonegoro mengambil langkah strategis untuk terus mengembangkan sektor pangan di tengah ancaman krisis ekonomi global dan fenomena perubahan iklim. Dalam rapat koordinasi evaluasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Senin (16/03/2026), Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan perlindungan lahan sawah hingga mencapai 87% sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

DPRD Jawa Timur

Insentif Dokter Spesialis Perlu Evaluasi Infrastruktur

Rencana pemberian insentif Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang ditempatkan di daerah mendapat tanggapan dari DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur rumah sakit di daerah.