Kabar baik dari Kementerian Agama untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah non Aparatur Sipil Negara (Non ASN). Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menandatangani regulasi baru yang memberikan kepastian dan peningkatan tunjangan profesi bagi guru PAI Non ASN yang belum inpassing.
Komisi VIII DPR RI menyetujui hasil rekonstruksi dan relaksasi efisiensi anggaran Kementerian Agama tahun anggaran 2025, termasuk tambahan belanja pegawai yang diajukan pemerintah. Kesepakatan ini tercapai dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pemerintah telah mengumumkan kenaikan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan berlaku mulai Februari 2025. Kenaikan sebesar 8 persen ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp324 miliar untuk 216.461 guru madrasah bukan PNS di seluruh Indonesia. Anggaran itu dikucurkan melalui Kementerian Agama untuk tunjangan insentif guru Raudlatul Athfal (RA) dan madrasah bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tengah mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar mengalokasikan anggaran untuk tunjangan insentif kepada Guru Tidak Tetap (GTT) di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan Bojonegoro, berencana memberikan tambahan penghasilan (Tamsil) bagi Guru Tidak Tetap (GTT).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan mencairkan Tunjangan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) pekan depan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro,Nurul Azizah, angkat bicara terkait kenaikan tunjangan para wakil rakyat yang sudah diundangkan. Nurul menegaskan, jika proses kenaikan tunjangan sekarang ini, tidak serta merta dilakukan.
Ramai menjadi pembicaraan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menegaskan bawa kenaikan tunjangan anggota DPRD Bojonegoro telah diproses sejak sebelum Pandemi Covid-19.
Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tahun 2020 ada kenaikan.