Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp5,783 triliun yang diusulkan Kementerian Agama untuk pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen lulusan Pendidikan Profesi Guru dan Sertifikasi Dosen tahun 2025 sudah siap dicairkan. ABT yang sebelumnya sudah disetujui Komisi VIII dan Kementerian Keuangan tersebut kini sudah masuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama.
Kabar baik untuk guru dan dosen dibawah Kementerian Agama (Kemenag) RI. Usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Agama untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan dosen telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.
Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro menjelaskan penyebab tunjangan profesi atau sertifikasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pendidikan Agama Islam (PAI) yang hingga kini belum dicairkan. Keterlambatan tersebut terjadi karena anggaran yang tersedia belum mencukupi dan saat ini masih menunggu persetujuan tambahan anggaran dari pemerintah pusat.
Perwakilan Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) Kabupaten Bojonegoro, menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro guna menuntut kesetaraan kesejahteraan, Rabu (18/02/2026).
Komitmen Kementerian Agama dalam memprioritaskan penyelesaian persoalan gaji dan jenjang karier guru madrasah, khususnya di sektor swasta, ditegaskan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i. Hal ini menjadi bahasan krusial dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI mengenai pembahasan anggaran dan program kerja tahun 2026 di Senayan, kemarin.
Kemenag RI mengajukan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp5.872.189.200.000 untuk memastikan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Profesi Dosen (TPD) pada Tahun Anggaran (TA) 2026.
Hari Guru Nasional (HGN) 2025 yang diperingati setiap 25 November, mengusung tema “Merawat Semesta dengan Cinta.” Tema ini bukan hanya seruan simbolik, melainkan refleksi mendalam atas filosofi pendidikan yang berakar pada kesadaran spiritual, ekologis, dan kemanusiaan.